Anomali Politik Ridwan Kamil

Oleh : Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Koranbanten.com – Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) mengisyaratkan tidak akan maju alias mengundurkan diri dari kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018.

RK juga menyatakan bila tidak jadi maju sebagai calon gubernur, maka dia juga tidak akan kembali bersaing untuk memperebutkan kursi Walikota Bandung untuk periode kedua.

Pernyataan RK tidak bisa dimaknai secara harfiah, dia bakal mengundurkan diri. Apalagi ini adalah pernyataan seorang profesional yang kini telah menjelma menjadi politisi.

Media mengutipnya “mau maju jadi calon juga belum pasti karena baru lima kursi dari 20, jadi masih ikhtiar. Jadi jangan kaget kalau saya enggak jadi maju, enggak (ikut Pilwalkot lagi) saya mau pensiun saja, jadi arsitek.” ujar RK, Jumat (9/6).

Apa yang dikatakan RK adalah pernyataan sebab akibat, causation statement. “Jika,” “maka,” “kemudian.” If…. then.

Jika dia tidak berhasil mengumpulkan dukungan dari partai yang memperoleh 20 kursi di DPRD Jabar sebagaimana ketentuan persyaratan pencalonan, maka otomatis dia tidak bisa maju dalam persaingan.

Sejauh ini RK baru didukung oleh Nasdem yang mempunyai lima kursi di DPRD Jabar. Dibutuhkan 15 kursi lagi agar dia bisa mengajukan diri secara resmi sebagai calon Gubernur Jabar.

Apa yang dikatakan oleh RK bisa dimaknai, ditafsirkan setidaknya dari dua sisi. Pertama, sebagai politisi RK sedang memainkan catur politik dengan langkah kuda. Kedua, sebagai isyarat adanya perubahan konstelasi politik di tingkat nasional yang berimbas pada peta politik lokal.

Langkah catur kuda RK

Dalam permainan catur, kuda (knight) mempunyai lagkah yang tidak segaris (linier). Dia berjalan membentuk huruf L. Yang menarik, kuda bisa melangkahi beberapa bidak yang menghalanginya.

Di tangan seorang grand master, catur kuda bisa menjadi senjata efektif untuk menghabisi lawan-lawannya, dengan langkah tak terduga.

Dengan memainkan catur kuda politik, maka RK berharap bisa mengatasi berbagai rintangan yang ada di depannya. Rintangan awal yang dia hadapi adalah persoalan pemenuhan syarat minimal partai pendukung.

DPRD Jabar memiliki 100 kursi. Syarat untuk dapat mengajukan calon pasangan cagub/wagub adalah 20 persen dari total jumlah kursi atau 20 kursi.

Saat ini RK sudah mempunyai lima kursi di tangan yang berasal dari Partai Nasdem. Masih kurang 15 kursi lagi.

Untuk menambah kekurangan tersebut bagi RK bisa disebut gampang-gampang sulit. Atau sulit-sulit gampang.

Gampang karena saat ini berdasarkan jajak pendapat sejumlah lembaga, RK merupakan kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Dalam berbagai pilkada, bahkan pilpres, kandidat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi, biasanya menjadi rebutan partai-partai.

Sulitnya, kendati elektabilitas masih tertinggi, namun keputusannya yang terlalu cepat mendeklarasikan diri bersama Nasdem membuat langkah politik RK menjadi tidak leluasa.

Konstelasi politik nasional pasca Pilkada DKI 2017 dan syarat dukungan dari Nasdem menjadikan catur politik RK rumit dan penuh kalkulasi.

Pasca Pilkada DKI 2017 ada polarisasi partai pendukung Ahok yang dipersepsikan sebagai partai pendukung penista agama, versus partai penentang Ahok yang dipersepsikan sebagai partai pembela ulama dan agama.

Gerindra dan PKS yang menjadi pengusung utama RK sebagai Walikota Bandung 2013 adalah partai penentang Ahok. Sementara Nasdem yang menjadi partai pertama pengusung RK, kebetulan juga menjadi partai pertama pengusung Ahok.

Menyatukan Gerindra dan PKS dengan Nasdem seperti menyatukan minyak dengan air. Menyatukan anjing dengan kucing. Bakal lebih sulit lagi, apabila yang satunya anjing galak dan yang lainnya kucing garong.

Jika saja RK tetap istiqomah bersama Gerindra dan PKS, maka langkahnya akan sangat mulus. Gerindra memiliki 11 kursi dan PKS 12 kursi, lebih dari cukup untuk syarat pencalonan. Popularitas tinggi, syarat pencalonan mencukupi dan mesin politik PKS yang solid, akan menjadi perpaduan sempurna bagi RK. Sayangnya itu kan jika…maka… dan….kemudian.

Masih ada pilihan lain yang bisa ditempuh oleh RK, yakni maju sebagai calon independen. Namun belajar dari berbagai pengalaman, khususnya Pilkada Jabar, maju melalui jalur perseorangan sangat sulit dan belum ada contoh yang berhasil.

Wilayah Jabar yang sangat luas, jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menjadikan jalur independen bukan pilihan politik yang disarankan.

Perubahan politik nasional

Pernyataan RK bakal mundur dari bursa bisa juga ditafsirkan adanya perubahan konstelasi politik nasional.

RK sedang menjajaki dalamnya air, menjajaki berapa panas suhu air. How deep the water, how hot is the water.

Bagi politisi, menjajaki dalam atau panasnya air adalah sebuah langkah yang cerdik, bijak sekaligus taktis. Bila seorang politisi main nyebur saja, tanpa tahu kedalaman atau panasnya air, maka dia bisa mati konyol.

Pasca Pilkada DKI konstelasi politik dan arah angin agaknya memang tengah berubah. Ketika mendeklarasikan diri bersama Nasdem, RK pasti punya kalkulasi politik tersendiri.

Seperti dikatakan oleh RK ada dua pertimbangan. Pertama, Nasdem punya media (Metro TV, Media Indonesia). Kedua, nah yang ini agak tidak enak untuk dikemukakan lagi, Nasdem punya Jaksa Agung.

Entah apa maksud RK dengan menyebut bahwa Nasdem punya Jaksa Agung dan saat ini orang yang tidak salah tiba-tiba bisa menjadi TSK (tersangka).

Pernyataan RK sebenarnya contoh permulaan sebuah hubungan yang tidak baik. Tapi biarlah RK dan Nasdem yang menyelesaikannya.

Yang menarik kita soroti adalah syarat dari Nasdem bila RK terpilih sebagai Gubernur Jabar, maka RK harus mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. RK menyetujuinya.

Dari kalkulasi politik sikap RK sangat rasional. Sebagai presiden incumbent, Jokowi adalah sekutu paling tepat dan dahsyat.

Jokowi mempunyai dukungan politik yang kuat, logistik yang melimpah, media massa yang dahsyat, pendukung yang militan dan berbagai sumber daya lain yang tidak dimiliki oleh siapapun di republik ini.

Dengan beraliansi dengan Presiden Jokowi, maka dipastikan dukungan dari partai politik akan aman, logistik tidak perlu khawatir, bahkan bisa berlebih, media massa yang powerful dan RK juga bisa meraih dukungan dari para pemilih Jokowi di Jabar. Jadi sangat sempurna.

Isyarat bahwa Jokowi akan mendukung penuh RK sebenarnya juga telah muncul menjelang Pilkada DKI. RK sempat bertemu dengan Jokowi dan seperti pengakuannya, dia diminta tidak maju di Pilkada DKI bersaing dengan Ahok. Kesediaan RK memenuhi permintaan Jokowi pasti ada “imbalannya,” ada trade off. Dalam politik tidak ada makan siang yang gratis.

Bila sekarang RK tiba-tiba menyatakan pesimis untuk meraih tiket di Pilkada Jabar, angin politik nasional tampaknya sedang berubah arah. Lingkupnya bisa makro nasional dan berimbas pada regional Jabar.

Bila PDIP mengajukan calon tersendiri di Pilkada Jabar, maka kemungkinan besar PDIP juga punya kepentingan dan agenda tersendiri di Pilpres 2019. PDIP sangat mungkin mempunyai kandidat capres di luar Jokowi. RK terkena imbas pertarungan politik di tingkat nasional.

Kemungkinan lain, bila Jokowi melihat RK bisa menjadi kartu mati seperti halnya Ahok, maka dia mulai mempersiapkan calon lain. Sebab Jabar adalah wilayah teramat penting yang harus diamankan Jokowi.

Jangan lupa selain Nasdem dan PDIP, Jokowi juga masih punya Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Ketua Golkar Jabar Dedi Mulyadi adalah salah satu kandidat yang sudah masuk dalam radar pemilih.

Sekali lagi belajar dari kasus Ahok, kepuasan publik dan elektabilitas yang tinggi tidak menjadi jaminan untuk terpilih lagi. Pada Pilkada Jabar 2013 fenomena Dede Yusuf juga mengkonfirmasi hal itu.

Sebagai wagub, Dede mempunyai popularitas dan elektabilitas tertinggi. Banyak yang meramalkan Dede pasti akan terpilih, ibarat kata dipasangkan dengan “sandal jepit” sekalipun.

Betapa dahsyatnya Dede saat itu. Namun ketika hari H tiba, warga Jabar memutuskan tetap memilih Ahmad Heryawan. Tragisnya Dede hanya berada di nomor urut tiga, di bawah si Oneng Rieke Diah Pitaloka.

Sebagai profesional yang kini telah menjadi politisi, RK agaknya sudah belajar banyak dan menguasai isyarat-isyarat, idiom-idiom politik. Pernyataannya yang mau mengundurkan diri, bukanlah sebuah anomali. Pertanyaan seorang nitizen “RK Anda sehat?” bisa dijawab dengan tegas, “RK sedang sehat-sehat saja.”

Dunia politik memang penuh intrik. Matematikanya sangat pelik dan penuh dengan probabilitas. Jika sempat menonton mini seri Hatfields and McCoys besutan aktor dan sutradara kondang Kevin Costner, ada bisa menikmati lagu soundtrack-nya berjudul How deep the water runs._ end