BANTEN DARURAT UPAH

koranbanten.com –  Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perserikatan Buruh Kabupaten Tangerang mendatangi kantor Bupati Tangerang pada pukul 16.35 Wib, kedatangan ribuan buruh untuk menyuarakan Upah layah dengan tema “BANTEN DARURAT UPAH”.

Kedatangan buruh tersebut  disambut oleh Asda 1 Kabupaten Tangerang Arsyad Husein, Kapolresta Tangerang Kombed Pol Asep Edi Suheri, Dandim 05/06 Tangerangr Letkol Inf Achirudin dan Kadisnaker Syafrudin, diruang Cofee Morning lantai satu gedung Setda, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (10/11).

Pada pertemuan tersebut perwakilan buruh, Ahmad jumali (FSPMI) mengatakan, apresiasi kepada Bupati yang telah mengeluarkan upah buruh dari PP 78 tahun 2015, yaitu mencapai kenaikan 11 persen.

” Namun berdasarkan kajian kami itu masih kurang. Sebab yang namanya minimum sudah tidak bisa diutak-atik. Angka 24 persen adalah angka minimum real dari hasil survey,” terangnya.

Ia melanjutkan, Bupati bisa memberikan upah layak sesuai UU yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Dasar itulah yang  dipakai hingga lahir angka 24 persen.

“Jangan sampai di bawah kota Serang, padahal di Serang 17,5 persen. Meski memang yang menentukan Provinsi atau keputusan Gubernur,” tegasnya.

Ahmad jumali menerangkan, Bupati untuk tidak memakai PP 78 dan Surat Edaran mendagri dalam menentukan upah buruh.

” Angka kompromi yg bisa kami terima 16 persen. Mohon pertemuan ini dibuatkan tertulis sebagai pertanggungjawaban kami ke anggota. Tolong jangan ada dua rekomendasi, Karena pemprov sendiri mendukung untuk tidak menggunakan PP 78 Tahun 2016,” terangnya kepada koranbanten.com.

Sementara itul Kadisnaker Syafrudin mengungkapkan, berkaitan dengan survey pasar, yang dilakukan di dewan pengupahan. “Kalau mengacu UU survey pasar harus oleh tim bukan oleh sepihak,” tegasnya.

Ia melanjutkan, sebelumnya buruh Kabupaten Tangerang mengacu ke daerah sekitar. Pihaknya akui itu formulasi yang tidak tepat tapi itulah formulasinya. “Kondisi KHL sudah dipertimbangkan yaitu kondisi krusial air, transpor, listrik, kontrakan, makan. Itu jadi prioritas,” pungkasnya. (Ki/Oki).