Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten Masih Memperihatinkan

KORANBANTEN.com – Menurut Rijal selaku Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah Relawan Kesehatan Indonesia Provinsi Banten, berdasarkan press release mengetakan, anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2016 sebesar Rp 9,30 triliun di nilai masih belum mampu mengoptimalkan pembangunan kesehatan diwilayah provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masalah yang menyelimuti pogram pembangunan kesehatan di provinsi Banten.

“Padahal dalam 7 Progam Prioritas yang dicanangkan oleh Gubernur Banten H. Rano Karno, pembangunan kesehatan masuk dalam prioritas ketujuh yaitu optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Namun apa yang dicanangkan dalam 7 program prioritas tersebut justru tidk dijalankan secara optimal. Masih terlihat carut marut disana sini terhadap pelaksanan program pembangunan di provinsi Banten termasuk program pembangunan kesehatan.

Hal ini disampaikan oleh ketua Relawan Kesehatan Indonesia Provinsi Banten, Rijaludin As Shidiq melalui pesan press release hari ini (23/11) di RS Tangerang Selatan Banten. Carut marut yang dimaksud adalah masih tingginya angka penderita gizi buruk, demam berdarah, TBC, Ketersediaan Faskes baik FKTP maupun lanjut, serta masih minimnya ketersediaan tenaga kesehatan untuk dapat melayani warga Banten.

“Tahun 2016 saja di Banten berdasarkan catataan kami ada sekitar 1.078 balita di Banten yang menyandang status gizi buruk, angka harapan hidup (AHH) Banten masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 69,43%, AHH nasional adalah 70,78%,” papar Rijal.

Selain itu Rijal mengungkapkan, untuk kasus DBD tahun 2016 di Banten masih tinggi sebanyak 1.003 kasus, dari jumlah tersebut  sebanyak 29 orang meninggal dunia.  Jumlah korban meninggal akibat penyakit DBD di Banten antara lain di Kabupaten Tangerang 15 orang, Kabupaten Pandeglang 5 orang, Kabupaten Serang 3 orang, Kota Serang dan Cilegon 2 orang, dan Tangerang Selatan 2 orang meninggal dunia.

Menurutnya tingginya kasus gizi buruk disebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Banten yaitu 5,42  persen pada Maret tahun 2016. Sementara untuk kasus DBD meski turun dari tahun 2015 namun masih dalam angka yang cukup tinggi hal ini disebabkan tidak berjalan secara efektif. Seperti pemberantasan sarang nyamuk di desa desa, serta pelaksanaan fogging yang sering tidak sesuai dengan dengan siklus nyamuk penyebab DBD.

“Fogging masih sering dilakukan di atas jam 8, padahal pada jam tersebut nyamuk DBD sudah tidak ada lagi disarangnya sehingga yang terbunuh hanya nyamuk biasa serta serangga lainnya. Ditambah masih belum  gerakan pemberantasan sarang nyamuk di Banten,” ujar Rijal.

Dalam hal pelayanan kesehatan baik di puskesmas dan di RSUD, warga Banten masih banyak yang mengeluhkan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di provinsi Banten. Tercatat ada sebanyak 2317 pengaduan warga Banten yang lapor kepada Rekan Indonesia, 70% pengaduan lebih pada sulitnya warga Banten mengakses fasilitas kesehatan seperti kamar rawat inap, ruang perawatan khusus, dan minimnya fasilitas kesehatan untuk penyakit berat serta pengaduan mengenai  sikap tenaga kesehatan yang belum ramah terhadap pasien.

“Untuk layanan dasar, yakni pelayanan kesehatan masyarakat di Banten masih minim, dan kami memberikan raport merah, terutama untuk fasilitas melahirkan yang aksesnya masih jauh dapat dijangkau warga” katanya.

Diakhir press release  Rijal juga menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan anak serta masih minimnya tenaga kesehatan di provinsi Banten. Sulitnya akses fasilitas untuk melahirkan menjadi salah satu faktor masih tingginya angka kematian ibu dan anak.

Tercatat dalam tahun 2015 ada sekitar 330 kasus kematian ibu dan 1,066 bayi yang mati pada saat melahirkan. Sementara rasio dokter umum di puskesmas per 100.000 penduduk di Banten, paling rendah di tingkat nasional, yakni hanya 2,93%, di bawah rata-rata nasional 6,52%, sementara untuk rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Banten hanya 1,53%, di bawah rata-rata nasional 2,56%.

“Idealnya tenaga dokter itu satu Puskesmas ditugaskan dengan dua dokter sehingga kekurangan tenaga dokter berstatus ASN sekitar 89 orang,” katanya. @OPIK