Pengumpul Lahan Besar Hanya Bayar Seperempat dari Nilai Pajak

Masalah ketimpangan ekonomi menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang tahun 2017. Pasalnya, ketimpangan masih menjadi salah satu persoalan utama pada berbagai daerah.

Menurut Presiden Jokowi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, masalah ketimpangan lahan akan menjadi tantangan yang paling utama dan harus segera diselesaikan. Sebab, lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40% kelompok masyarakat lapisan terbawah.

Jokowi pun meminta agar jajaran Menteri Kabinet Kerja memberikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu. Di antaranya adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan pendapatan.

“Perlu kita lakukan karena data yang saya miliki masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan informasi yang saya terima para pengumpul lahan yang besar hanya membayar seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara,” tutur Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Menurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu hal yang perlu segara diperbaiki. Reforma agraria pun harus segara dilakukan.

“Hal ini harus segera kita perbaiki, kita tata melalui reforma Agraria dan sistem pajak yang berkeadilan,” tutupnya. @FAJRIN