Koranbanten.com – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Kurdi Matin telah meluncurkan buku keempatnya berjudul “Negara Pejabat” di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (14/10/2015). Buku yang berjudul “Negara Pejabat” tersebut menggambarkan pandangan Kurdi Matin tentang pejabat birokrasi, politik, demokrasi, sampai dengan masyarakat Banten.
Dalm kegiatan tersebut turut hadir politisi Partai Golkar Ace Hasan Syadzili, Rektor Untirta Prof Sholeh Hidayat, peneliti Lili Romli, dosen Universitas Mathla’ul Anwar Ali Nurdin, penulis buku Suryana Sudrajat dan Herman Fauzi (penulis/penyunting buku), dan Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan.
Saat memberikan pengantar, Kurdi Matin menuturkan proses penulisan buku tersebut hingga berhasil diterbitkan. Dikatakan Kurdi, awalnya dirinya merasa ragu untuk melaunching bukunya, namun karena dukungan dari keluarga dan sejumlah pihak, akhirnya Kurdi yakin dan menggelar launching bukunya yang berjudul “Negara Pejabat” itu. “Penyelesaian buku ke empat saya ini unik dan paling lama. Proses penyelesaiannya persis pada saat menjelang akhir saya harus meninggalkan jabatan saya sebagai Sekda Provinsi Banten,” tuturnya.
Kemudian Kurdi berharap, setelah launching bukunya ini akan melahirkan diskusi-diskusi besar terkait Banten, yang membahas segala hal demi kemajuan Provinsi Banten. “ semoga setelah launchingnya buku ini ada diskusi yang membahas tentang Banten, demi kemajuan Banten,”
harapnya.
Dalam kesempatan itu pula, buku yang berjudul “Negara Pejabat”, dibedah oleh empat orang narasumber diantaranya, Lili Romli, H. Ali Nurdin dari Universitas Mathla’ul Anwar, Ace Hasan Syadzili dari Partai Golkar, dan Suryana Sudrajat.
Nara sumber pertama Suryana Sudrajat menuturkan, bagian pertama dari buku yang bertajuk “Negara Pejabat” membicarakan masalah birokrasi dan pengawasan. Kemudian , pada bagian kedua berisi tentang pandangan Kurdi matin di seputar politik, demokrasi, dan nasionalisme (kebangsaan).sedangkan topic-topik yang menjadi sorotan kurdi matin pada bagian ketiga dapat dikatakan berdiri sendiri dalam satu ruang lingkup karena hamper tidak memiliki saling keterkaitan antara satu dengan ang lainnya, mulai dari berbagai masalahan di sekitar dunia pendidikan, dunia buku, sejarah dan arsip kekerasan yang dilakukan media, hingga hubungan pers dengan pemerintah.“Dari seluruh bagian buku ini, maka yang paling focus topiK-topik bahasannya adalah bagian empat yang seluruhnya membicarakan seputar “ Negeri Ulama dan Jawara,” paparnya.
Ace Hasan Syadzili mengatakan, buku yang berjudul “Negara Pejabat” sudah mewakili sebuah sindiran terhadap para pejabat birokrasi baik untuk di Provinsi Banten maupun Nasional. “Di dalam buku ini juga menggambarkan problem kemiskinan yang stuktural, Netralitas Birokrasi, komitmen politik, serta politik partisipatif,” ujarnya.
Sementara itu, Lili Romli mengatakan, posisi Kurdi Matin dalam dunia birokrasi di banten yang mendapatkan posisi yang termarjinalkan disebabkan karena Kurdi Matin di anggap tidak dapat memberikan manfaat ekonomi kepada mereka yang memiliki kepentingan. “ Saat ini otonomi daerah adalah otonominya elit-elit pejabat,” katanya.
Dan nara sumber yang terakhir H. Ali Nurdin mengatakan, kurdi matin memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang di hadapi negeri leluhurnya, sehingga tidak heran jika pada bagian ke empat dari buku ini membicarakan tentang “negeri Ulama dan Jawara” karena menurut Ali, perlu adanya sinergitas yang baik antara ulama dan jawara untuk membangun banten lebih baik lagi. “ karena terbukti jika ulama dan jawara bersatu maka Banten akan maju, jika perlu di adakannya deklarasi anta ulama dan jawara,” pungkasnya. (Agus Slamat)
