Aksi HARKITNAS, Mahasiswa Banten Demo Di KP3B

koranbanten.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Banten Untuk Rakyat (GERAK BANTEN). Melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang. Jumat (19/05/2017).

Dalam aksinya, mahasiswa medesak Wahidin Halim sebagai Gubernur baru Banten berkomitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa serta mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis di Provinsi Banten. Selain itu, massa juga menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar mewujudkan reforma agraria sejati dan membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dirasa tidak adil bagi rakyat.

Regha salah satu massa aksi mengungkapkan bahwa aksi memperingati HARKITNAS ini mendesak Kepala Daerah yang baru agar mau berkomitmen dalam menjaga pancasila dan menolak konsep Smart City yang digagas pemerintahan Kota Serang.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari bangkitnya semangat nasionalisme bangsa. Maka, kami mendesak Gubernur baru Banten agar berkomitmen untuk menjaga keutuhan pancasila dan kami menolak konsep Smart City karena tidak ada keadilan bagi rakyat kecil,” katanya saat di mintai keterangan oleh koranbanten.com (19/052017).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa massa juga menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar segera menyelesaikan kasus-kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia serta segera mewujudkan reforma agrarian sejati.

“Kami juga menuntut pemeritahan Jokowi-JK agar segera merealisasikan program kerjanya seperti mewujudkan reforma agrarian sejati, pendidikan dan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia,” Ungkapnya.

Masih menurut Regha, pemerintahan Jokowi-JK harus mengevaluasi dan membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di rasa tidak pro terhadap rakyat kecil.

“Pemerintah juga harusnya mampu memilih mana program yang pro rakyat dan mana yang tidak, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tentu rakyat akan semakin menderita. Jadi, kami mendesak pemerintah agar segera membatalkannya.” Pungkasnya. (Ridho)