Ketika Legal Standing Tidak Ada, Pejabat Dilarang Mengajukan PK, Mengapa Wacana Perlawanan Terus Ditiupkan?
Oleh: Syafril Sjofyan – Sekjen Forum Tanah Air
Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dari respons Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi persoalan publik selama ini.
Gibran menyatakan akan melakukan perlawanan hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) ke PTUN. Pertanyaannya sederhana PK melalui siapa, terhadap putusan apa, dan berdasarkan hak hukum yang mana?
Jangan-jangan, pernyataan tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih besar upaya membangun persepsi seolah-olah masih tersedia jalan hukum untuk melawan putusan MA, padahal pintu hukumnya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Saya melihat ada tiga persoalan mendasar yang harus dibuka kepada publik.
Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 memiliki konstruksi hukum yang jelas. Penggugatnya adalah Subhan Palal. Tergugatnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan. Gibran bukan penggugat. Gibran juga bukan tergugat. Artinya, Gibran bukan pihak yang secara langsung berperkara dalam sengketa tata usaha negara tersebut.
Dalam hukum acara, kepentingan politik atau kepentingan pribadi terhadap suatu putusan tidak otomatis melahirkan kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum. PK bukan fasilitas yang bisa digunakan siapa saja yang merasa dirugikan oleh sebuah putusan. Gibran bukan pihak dalam perkara, ia tidak bisa begitu saja mengambil alih hak hukum Subhan Palal ataupun pihak tergugat.
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024. Putusan tersebut mengubah pemaknaan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Amarnya secara tegas menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, *kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”
Perhatikan baik-baik frasa terakhir tersebut, iIni bukan pendapat saya sebagai pemerhati. Ini bukan tafsir seorang pengacara. Ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya sangat jelas. Pihak tergugat dalam perkara Subhan Palal adalah institusi Kemendikdasmen atau pejabat TUN, mereka tidak dapat menggunakan PK untuk melawan putusan tersebut.
Jika Gibran tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara, sementara pejabat institusi yang menjadi tergugat juga dilarang mengajukan PK. Gibran dan pengacaranya jangan membangun harapan seolah-olah putusan pengadilan masih bisa dipermainkan dengan berbagai manuver prosedural. Wacana perlawanan melalui PK oleh Gibran sekadar upaya mempertahankan ketidakpastian dan mengulur waktu serta menyesatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum.
Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Artinya, PK bukan alasan untuk menghentikan pelaksanaan putusan. Apalagi dalam perkara ini terdapat pembatasan khusus berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024.
Wacana PK yang dikembangkan Gibran dapat membangun kesan bahwa perkara masih terbuka dan belum selesai, meskipun secara hukum PK tidak otomatis menunda pelaksanaan putusan. Untuk menciptakan ketidakpastian dan membuat publik bingung antara putusan MA, wacana PK, status Suket, dan konsekuensi hukumnya serta usaha menggeser persoalan. Perdebatan yang semula menyangkut keabsahan dokumen pendidikan berubah menjadi perdebatan tentang bagaimana mempertahankan posisi politik seseorang.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada pejabat negara yang merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum. Tidak boleh ada kekuasaan politik yang dapat mengabaikan putusan pengadilan hanya karena putusan tersebut tidak menguntungkan dirinya. Tidak boleh pula ada institusi negara yang menggunakan prosedur hukum sebagai alasan untuk menghindari kewajiban menjalankan putusan pengadilan.
Kalau setiap putusan yang tidak menguntungkan penguasa selalu direspons dengan mencari celah untuk melawannya, lalu di mana kepastian hukum bagi rakyat. Kalau hukum hanya dihormati ketika menguntungkan kekuasaan, apakah kita masih layak menyebut Indonesia sebagai negara hukum.
Jangan permainkan hukum dijadikan untuk mempertahankan kekuasaan menggunakan wacana hukum untuk mempertahankan ketidakpastian. Hukum tidak boleh menjadi alat tawar-menawar kekuasaan. Rakyat tidak membutuhkan drama hukum yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian, transparansi, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
JANGAN SAMPAI PK YANG TIDAK MEMILIKI PINTU HUKUM JUSTRU DIJADIKAN PINTU MASUK MENUJU KEKACAUAN POLITIK DAN KONSTITUSIONAL Untuk hal tersebut segera saja DPR, MPR dan MK segera memproses pemakzulan Gibran. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga, bukan milik kelompok, dan bukan milik kekuasaan.
Bandung, 11 Nopember 2026
Penulis Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa
