Melalui Pendekatan Persuasif dan Humanis, Bapas Padang Laksanakan Penertiban Bangunan Liar

Koranbanten.com-Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang telah melaksanakan penertiban aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang berada di kawasan Bapas Padang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang. Penertiban dilakukan dengan merobohkan bangunan yang berdiri di atas lahan negara. Saat ini, pembangunan gedung perluasan Kantor Bapas Padang telah mulai dilaksanakan.

Penertiban ini merupakan upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendukung pengembangan sarana dan prasarana perkantoran Bapas Padang. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pengarahan pada Jumat (30/10/2026) di Aula Lapas Kelas IIA Padang. Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat Nomor WP.3-PB.04.05-2 tanggal 28 Oktober 2026 tentang Pengamanan Aset Tanah dan Penertiban Bangunan Liar di Atas Aset Tanah Pemasyarakatan.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat bersama Kepala Lapas Kelas IIA Padang. Rencana penertiban dan pemanfaatan lahan mendapat dukungan dari Kakanwil dan Kalapas Padang. Bapas Padang juga dipercaya menjadi leading sector dalam pengembangan kawasan untuk pembangunan gedung perluasan kantor.

Sebelum penertiban dilakukan, Bapas Padang terlebih dahulu melakukan pengecekan dan inventarisasi aset, termasuk memastikan aspek administrasi dan status hukumnya. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang menempati atau memanfaatkan area tersebut. Melalui komunikasi dan pendekatan persuasif serta humanis, masyarakat diberikan pemahaman mengenai status lahan sebagai aset negara dan rencana pemanfaatannya untuk pengembangan kantor Bapas Padang. Berkat koordinasi dan kerja sama yang baik, proses penertiban berlangsung tertib dan kondusif.

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa penertiban ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Bapas Padang. Sejak berdiri pada tahun 1980 dengan nama Balai BISPA (Bimbingan dan Pengetasan Anak), penertiban aset BMN ini menjadi langkah bersejarah bagi pengembangan kantor Bapas Padang.

“Ini merupakan momentum penting bagi Bapas Padang. Setelah melalui berbagai proses dan dinamika, termasuk adanya resistensi dari masyarakat yang menempati lahan tersebut, akhirnya penertiban aset BMN yang selama lebih dari 30 tahun berdiri bangunan di atasnya dapat terlaksana. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara untuk pengembangan kantor Bapas Padang. Alhamdulillah, bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut telah dirobohkan dan saat ini pembangunan gedung perluasan Kantor Bapas Padang sudah mulai berjalan,” ungkap Enjat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kalapas Padang atas dukungan yang diberikan. Apresiasi turut disampaikan kepada masyarakat yang telah bekerja sama dan bersikap kooperatif selama proses penertiban berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan kerja sama masyarakat sehingga proses penertiban berjalan dengan baik. Pembangunan gedung perluasan ini bukan hanya menambah fasilitas kantor, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan Bapas kepada masyarakat,” tambahnya.

Pembangunan gedung perluasan Kantor Bapas Kelas I Padang diharapkan dapat menyediakan fasilitas kerja yang lebih representatif dan memadai. Fasilitas tersebut nantinya akan mendukung tugas Pembimbing Kemasyarakatan, mulai dari penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, hingga pengawasan Klien Pemasyarakatan di 11 kabupaten/kota wilayah kerja Bapas Padang.

Penertiban aset BMN dan dimulainya pembangunan gedung perluasan kantor menjadi langkah penting dalam pengembangan Bapas Padang. Dengan dukungan pimpinan, sinergi antarunit pelaksana teknis, serta kerja sama masyarakat, pembangunan ini diharapkan berjalan lancar dan semakin menunjang pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.(Red).

Pos terkait