Oleh: Hersubeno Arief
Bagi Presiden Jokowi, apalagi Wapres Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah makhluk istimewa. Manusia di atas rata-rata.
Sangat jauh kualitasnya bila dibandingkan dengan figur sekelas Wiranto, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, apalagi Sekjen Golkar Idrus Marham.
Airlangga boleh rangkap jabatan sebagai menteri di kabinet Jokowi. Sementara yang lain tidak boleh. Airlangga dipandang bisa membagi waktunya dengan baik, sementara yang lain tidak.
Meminjam pernyataan JK, Airlangga bisa membagi waktunya 90% di siang hari untuk aktivitasnya sebagai Menteri Perindustrian, sementara 10% di malam harinya untuk kegiatan partai.
Jadi posisi Airlangga dipastikan tetap aman. Tetap menjadi pembantu presiden, sekaligus mengendalikan Golkar yang menjadi partai pendukung Jokowi. Ada kabinet siang dan kabinet malam.
Bagaimana dengan Idrus Marham? Tidak ada tawar menawar, harus melepas posisinya sebagai Sekjen. Sebab menurut JK pekerjaan Sekjen sangat berat. Harus full time. Beda dengan ketua umum yang relatif lebih ringan. Benarkah?
Publik tentu belum lupa bagaimana sikap tegas Jokowi ketika membentuk Kabinet Kerja. Tidak ada kompromi rangkap jabatan di partai, termasuk bagi partai PDIP yang nota bene partai pendukung utama dan juga partai Jokowi.
Tjahjo Kumolo harus rela melepas jabatan prestisius dan sangat penting sebagai Sekjen PDIP, demi menduduki jabatan baru sebagai Mendagri. Puan Maharani yang diangkat sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan harus menghadapi kritik keras di media karena tak segera melepas jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP.
Nasib yang sama juga harus dialami oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia terpaksa harus memilih. Mendapatkan pos sebagai menteri, atau tetap bertahan sebagai ketum PKB. Muhaimin memilih bertahan di luar, dan menempatkan sejumlah personilnya menjadi menteri Jokowi.
Cerita Menko Polhukam Wiranto agak berbeda. Pada awal pembentukan kabinet, Wiranto memilih menempatkan kader Hanura Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Namun ketika Yuddy dicopot oleh Jokowi, Wiranto kemudian masuk ke kabinet.
Sama seperti para menteri yang lain, Wiranto harus taat mengikuti aturan main yang tegas digariskan Jokowi. Dia terpaksa melepas posisinya sebagai Ketum Hanura, dan menyerahkannya kepada Osman Sapta Odang. Kini partai yang didirikan oleh Wiranto itu mengalami gonjang-ganjing. Osman Sapta dikudeta bawahannya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto punya tugas berat untuk menyelesaikan konflik internal partainya. Situasi yang dihadapi Wiranto sangat krusial, karena tengah menghadapi pilkada serentak, dan tentu saja konsolidasi menuju Pilpres 2019.
Sikap Jokowi tegas soal rangkap jabatan ini merupakan implementasi dari janji kampanyenya. Jokowi ingin para menterinya fokus pada pekerjaannya. “Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” katanya. Jejak digital janji Jokowi ini bisa dengan mudah ditelusuri.
Kala itu banyak yang memuji sikap tegas Jokowi. Sikapnya memang agak berbeda dengan JK yang pernah merangkap jabatan sebagai Ketua umum Golkar dan wapres semasa mendampingi SBY.
JK sejak awal menegaskan bahwa rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai, tidak harus dipersoalkan. Sudah banyak contohnya. Megawati maupun SBY merupakan contoh yang sering dikemukakan JK untuk membela argumentasinya.
Megawati saat menjadi presiden, dia adalah ketum PDIP. Sementara Presiden SBY juga merangkap sebagai ketum Demokrat.
Bahwa sikap JK berbeda dalam soal posisi Idrus Marham, nampaknya lebih karena preferensi pribadinya yang sejak awal tidak menghendaki Idrus masuk di kabinet. Kendati sama-sama orang Bugis dan Golkar, namun JK dan Idrus secara politik tidak berada di kubu yang sama.
Sebaliknya Airlangga adalah tokoh kompromi antara JK dan Jokowi. Jadi preferensi pribadi menentukan posisi dan opini.
Pengamanan tiket 2019
Mengapa Jokowi berubah sikapnya dan terkesan menganak-emaskan Airlangga? Mengapa Jokowi bersedia melanggar janji politiknya demi seorang Airlangga?
Mengapa dia bersedia menanggung hujatan yang dalam dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai “isuk dele, sore tempe.”
Pagi masih kedelai, tapi sore harinya berubah menjadi tempe. Sebuah metafora menggambarkan sikap yang tidak konsisten. Mencla-mencle.
Tampaknya ini bukanlah persoalan Airlangga, tapi lebih merupakan persoalan masa depan politik Jokowi, khususnya pengamanan tiketnya untuk Pilpres 2019.
Pertama, posisi Airlangga sebagai ketum Golkar, bukanlah keinginan pribadi, tapi lebih sebagai penugasan dari Jokowi untuk mengamankan Golkar. Tugas ini tidak mudah di tengah perkubuan yang begitu kuat di tubuh Golkar.
Bila harus memilih antara jabatan sebagai Menteri Perindustrian, atau sebagai ketum Golkar, tampaknya Airlangga akan lebih memilih yang pertama. Jabatan menteri bukan hanya sangat prestisius, namun secara personal posisi sebagai Menteri Perindustrian sangat spesial baginya. Bapak Airlangga, almarhum Ir Hartarto juga pernah menjabat posisi ini pada masa Orde Baru. Ini semacam legacy dan kehormatan keluarga.
Kedua, Airlangga adalah figur kompromi antara Jokowi dan JK. Selama ini JK kesulitan mengendalikan dan mengakses Golkar semasa di bawah kepemimpinan Setnov. Penangkapan Setnov oleh KPK merupakan momentum baik yang tidak akan disia-siakan JK. Dia bisa menempatkan orangnya, atau setidaknya figur yang bisa diajaknya bicara.
Cara pandang dan penyikapan JK dan Jokowi yang berbeda dalam soal rangkap jabatan, menjelaskan mengapa Airlangga akhirnya tetap dipertahankan di kabinet. Posisi tawar JK terhadap Jokowi menguat.
Ketiga, pasca Setnov ditangkap KPK, Jokowi membutuhkan figur yang bisa dipercaya untuk mengamankan kepentingannya di Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini sangat penting bagi Jokowi di tengah ketidakpastian, apakah PDIP akan mencalonkan kembali dirinya sebagai capres 2019.
Posisi Airlangga sama dengan posisi JK ketika dia mengambil alih Golkar dari tangan Akbar Tandjung, yakni untuk pengamanan pemerintahan SBY.
Dibandingkan dengan opini publik yang mengungkit-ungkit konsistensi janji kampanyenya, pengamanan tiket dari Golkar, jauh lebih penting. Toh Jokowi sangat paham bahwa publik kita mempunyai ingatan jangka pendek.
Dengan berbagai program pencitraan (permanent campaign) yang terus menerus dilakukan, publik, pengamat, maupun media akan segera lupa bahwa Jokowi telah mengingkari janji kampanyenya.
Pengalaman Jokowi sebagai gubernur DKI telah membuktikan hal itu. Mereka bahkan ramai-ramai mendorongnya menjadi capres 2014.
Publik mungkin juga sudah lupa bahwa Jokowi pernah mengatakan penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta, akan lebih mudah diatasi bila dia menjadi presiden. Janji itu disampaikan di Balaikota DKI, saat dia menjadi Gubernur DKI (23/4/2014).
Sampai gubernur DKI berganti tiga kali, Ahok, Djarot, dan sekarang Anies Baswedan, toh Jakarta tetap macet dan berbanjir ria. Sekarang kesalahan itu malah ramai-ramai dinisbahkan kepada Anies-Sandi. Beres kan? Publik, pengamat, dan media lupa menagih janji Jokowi.
Dengan realitas semacam itu, Jokowi juga tidak perlu khawatir publik akan terlampau jauh mempersoalkan rangkap jabatan Airlangga. Hanya soal waktu. Publik akan lupa, amnesia.
Seperti sebuah judul film klasik Gone with the wind. Terbang bersama angin yang akan membawa Jokowi kembali ke tampuk kursi kepresidenan untuk kedua kalinya. End
18/1/2018
