koranbanten.com – Pemihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan agenda rutin setiap lima tahun sekali. Untuk itu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus lebih teliti agar tidak terjadi gejolak sosial di kalangan masyarakat.
Sekretaris Daerah Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan tahapan Pilkada tentunya harus dilakukan lebih detail agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
” Mulai dari coklit hingga pelaksanaan tahapan lainnya harus sesuai sehingga tidak terjadi gejolak sosial,” kata Pery saat membuka acara sosialisasi Pemilihan Bupatu dan Wakil Bupati di Kecamatan Bojong, Selasa (11/8/20).
Dikatakan Pery, banyak sekali potensi yang dapat memicu terjadinya gejolak sosial. Untuk itu kata dia, Kepala Desa harus benar – benar memahami tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
“Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi para Kepala Desa agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ditemui usai acara, Kepala Desa Banyumas Ade Marji mengatakan semua tahapan Pilkada ditingkat sudah dilakukan mulai dari sosialisasi hingga pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
“Semua kita lakukan agar Pilkada berjalan lancar dan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Kami tidak ingin kejadian tahun 2015 untuk kecamatan bojong tingkat partisipasi pemilih hanya 57 persen, tahun ini insya Allah kami targetkan 72 persen,” kata dia.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang Ahmad Sud’jai mengatakan, potensi terjadinya gejolak sosial diantaranya terkait data pemilih. Untuk itu kata dia, pihak penyelenggara melakukan coklit oleh PPDP.
“Coklit untuk mendapatkan data akurat, pada saat coklit, masyarakat yang sudah terdaftar di data A tetapi tidak memenuhi syarat harus dicoret misalnya meninggal atau pindah. Dan masyarakat yang belum terdata, saat coklit akan dimasukan di data AA, karena harus sesuai domisili,”pungkasnya. (Asp)
