KORANBANTEN.COM-DPC Asosiasi rekanan konstruksi Indonesia (Arkindo) Kabupaten Lebak mengkritisi program pemasangan internet masuk sekolah yang dinilai telah melanggar undang undang. Pasalnya, proyek pemasangan internet tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung, serta menggunakan anggaran APBD ll, tentusaja hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar, karena nilai proyek tersebut sangatlah fantastis , yaitu sekitar Rp1,7 milyar, sehingga sepatutnya, anggaran sebesar itu harus dilakukan tender.
“Masa iya proyek sebesar itu penunjukan ulang?, Itu kan sangat aneh, jangkan 1 milyar, proyek senilai Rp150 juta saja harus dilelangkan,”kata ketua DPC Arkindo Lebak, Unang Wijaya, kepada Wartawan, Jumat(07/01/2022).
Untuk itu kata Unang, penunjukan langsung pada kegiatan pemasangan internet tersebut sangat menyakiti perasaan pelaku jasa konstruksi. Karena kata dia, di Arkindo saja ada pengusaha yang membidangi pemasangan internet dan sebagainya. Terkecuali sudah tidak ada yang sanggup untuk melakukannya.
“Intinya ya harus diumuman, atau dilelangkan, jika sudah tidak ada yang sanggup lain persoalan, terlebih program pemasangan internet urgensinya tidak terlalu mendesak seperti kejadian bencana,”kata Unang lagi.
Dengan adanya kejadian tersebut kata Unang, pihaknya akan mempertanyakan kebijakan penunjukan langsung tersebut kepada Dinas teknis terkait ataupun unit layanan pengadaan(ULP).”Kita akan pertanyakan hal ini kepada Dinas Pendidikan atau ULP,”tutup Unang Wijaya.
Sementara itu, Hadi Mulya, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada program pemasangan internet membenarkan jika kegiatan tersebut menggunakan APBD ll. Dia mengatakan, untuk kegiatan tersebut boleh dilakukan secara penunjukan langsung, karena bukan konstruksi, ada katalognya.
“Iya kang, dari APBD ll, boleh saja penunjukan langsungh, kan bukan konstruksi,”kata Hadi.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pemasangan internet sekolah di Kabupaten Lebak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Karena, pelaksanaanya dinilai kurang maksimal, lantaran, dari 166 sekolah yang mendapatkan tidak sepenuhnya terpasang. Selain itu, pemasangan jaringan internet seharusnya dipasang sekitar 20 MBPS, namun kenyataan dilapangan diduga hanya dipasang sekitar 5 MBPS saja.
“Banyak kejanggalan, selain dilakukan secara penunjukan langsung. Kuota internet seharusnya 20 MBPS, namun hanya dipasang 5 MBPS,”kata Hasan Basri, seorang pengamat Pendidikan asal Lebak. (Fk)
