Pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh pemangku kepentingan dibidang perumahan mencanangkan dukungan program sejuta rumah dengan memasok sekitar 5.000 unit rumah baru terlebih dahulu pada tahun 2015.
“Pemikiran untuk menyediakan rumah bagi para pekerja, PNS, TNI/ Polri sudah berlangsung lama, tetapi baru ketemu formulanya setelah pemerintah mencanangkan program sejuta rumah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno di Tangerang, Rabu, usai mencanangkan dukungan Provinsi Banten dalam program sejuta rumah.
Rano mengatakan sejuta rumah bukanlah program yang muluk atau sekedar wacana. Pemprov Banten optimistis program ini dapat direalisasikan pada tahun 2015 dengan target 5.000 unit rumah dapat terbangun meliputi rumah tapak dan rumah susun sewa.
Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/ kota, ucap Rano, siap untuk mendukung pengembang dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah, diantaranya melalui kemudahan perizinan, pengadaan infrastruktur, dan transportasi.
Rano menjelaskan, dengan pertumbuhan populasi sekitar 20 persen per tahun, Provinsi Banten merupakan pasar potensial bagi pembangunan rumah untuk itu pemerintah berharap kalangan asosiasi (REI Banten), BPJS, dan BTN tidak ragu dalam mendukung program ini.
Pencanangan yang diikuti dengan kegiatan diskusi (focus group discussion), kata Rano, jangan berhenti pada kegiatan presentasi dan diskusi saja tetapi harus segera dimulai dan diwujudkan.
Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Realestat Indonesia (DPR REI) Provinsi Banten Soelaeman Soemawinata mengatakan, untuk mendukung program sejuta rumah, anggota REI Banten telah menyiapkan 12.000 unit rumah layak huni murah bersubsidi dengan harga jual mulai Rp100 juta per unit.
Lokasi perumahan tersebut tersebar di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Banten meliputi kota Serang, kabupaten Lebak, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, dan kabupaten Tangerang, kata Soelaeman.
Soelaeman mengatakan, anggota REI Banten masih mampu membangun lebih besar lagi apalagi kalau melihat data BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten dari sebanyak 1 juta peserta, 50 persen merupakan masyarakat berpendapatan rendah, serta 25 persennya belum memiliki rumah.
“Kalau data tersebut betul berarti Banten masih membutuhkan 250.000 unit rumah lagi, namun kami perlu mengetahui pemetaannya. Melalui diskusi yang difasilitasi HUD Institute diharapkan akan terungkap banyak data, solusi, siapa harus melakukan apa, serta bagaimana caranya,” kata Soelaeman.
Soelaeman mengatakan, strategi pembangunan rumah membutuhkan perlakuan khusus agar target dapat tercapai tidak bisa masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri untuk itu tugas dari masing-masing institusi beserta koordinasi akan dibahas dalam diskusi bertajuk “Implementasi Percepatan Program Sejuta Rumah di Provinsi Banten”.
Soelaeman mengatakan, program sejuta rumah ini setelah dicanangkan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran Jawa Tengah mendapat respon positif ditandai dengan beberapa pembangunan rumah pekerja, PNS, TNI/ Polri di sejumlah daerah.
Sedangkan di Provinsi Banten, kata Soelaeman, kebijakan ini awalnya belum nendang karena masing-masing pemangku kepentingan masih jalan sendiri-sendiri, namun dengan pencanangan ini diharapkan program ini dapat terencana lebih matang, bahkan pengembangan anggota REI siap untuk jemput bola kepada konsumen menawarkan rumah murah.
Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin, program percepatan pembangunan rumah sudah sangat mendesak mempertimbangkan angka kebutuhan rumah (backlog) semakin tinggi. Data BPS menunjukkan kebutuhan rumah per tahun 800.000 unit, sedangkan kemampuan membangun rumah (pemerintah, pengembang) 400.000 unit.
Dari sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah, sebanyak 60 persen merupakan masyarakat berpendapatan rendah sedangkan 40 persen bukan berpendapatan rendah, ujar Burhanuddin.
Dia juga menjelaskan, pemerintah harus melakukan intervensi agar masyarakat berpenghasilan di bawah Rp7 juta dapat tetap tinggal di rumah yang layak huni, tidak perlu harus membeli tetapi bisa juga dengan menyewa.
“Saat ini kalau melihat pasar, jumlah pekerja sekitar 13,4 juta dan PNS 1,5 juta terkait hal itu pemerintah telah memfasilitasi melalui anggaran Rp9 triliun untuk subsidi, ditambah Bappertarum untuk PNS dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja,” kata Burhanuddin.
Pemerintah, kata Burhanuddin, juga telah mempersiapkan sejumlah skema pembiayaan agar masyarakat berpendapatan rendah memiliki rumah tinggal. Pemerintah juga siap untuk siap mengeluarkan regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai masih menghambat program sejuta rumah.
Sedangkan Oni Managing Director BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan, BTN siap mendukung program sejuta rumah, saat ini BTN memegang pangsa pasar pembiayaan perumahan sebesar 27 persen dari 100 bank lain, sebanyak 90 persen di dalamnya merupakan pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Dengan bunga 5 persen dan uang muka satu persen diperkirakan akan sangat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memiliki rumah, terkait dengan pencanangan program sejuta rumah di Provinsi Banten, Oni mengatakan, BTN telah menghadirkan seluruh kepala cabangnya untuk memberikan informasi bagi pengembang rumah yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Hadir juga dalam acara diskusi dan pencanangan program sejuta rumah di Provinsi Banten Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wakil Wali Kota Serang Sulhi, serta sejumlah pengurus DPP REI dan DPD REI Banten. @
