Demi Kelestarian Ujung Kulon, GMPK Banten Desak Pencabutan Permanen Izin PT CSD

BANTEN – Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DPD Banten menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Organisasi tersebut menilai pemindahan satwa langka itu bukan solusi yang tepat tanpa kajian ilmiah komprehensif, terlebih Ujung Kulon merupakan habitat alami sekaligus kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Banten.

Ketua DPD GMPK Banten, Mohamad Jembar, menegaskan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa harus mengutamakan perlindungan habitat aslinya, bukan justru memindahkan satwa yang selama ini mampu bertahan di kawasan tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut GMPK, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari perspektif teknis konservasi satwa. Ada aspek keberlanjutan ekosistem, keselamatan satwa, kepentingan masyarakat, hingga perlindungan kawasan yang memiliki nilai historis dan kultural.

“Kami menolak apabila pemindahan Badak Jawa dijadikan solusi tanpa dasar kajian ilmiah yang benar-benar kuat dan transparan. Ujung Kulon adalah habitat alami yang telah menjadi bagian penting dari sejarah konservasi dunia. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan habitatnya terlindungi, memperkuat pengawasan, serta menghilangkan segala bentuk ancaman terhadap kelestarian kawasan tersebut. Jangan sampai atas nama penyelamatan, justru muncul risiko baru bagi keberlangsungan satwa yang sangat langka ini,” tegas Mohamad Jembar, Jumat (20/11/2026).

GMPK DPD Banten juga menyoroti risiko biologis dan teknis dalam proses translokasi Badak Jawa. Mulai dari penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas pulau, hingga proses adaptasi di habitat baru dinilai berpotensi menimbulkan tekanan ekstrem terhadap satwa.

Pengalaman pemindahan badak bernama Musofa ke kawasan Alas Purwo pada 2025 turut menjadi perhatian. Dalam materi sikap GMPK disebutkan bahwa badak tersebut mengalami penurunan kondisi kesehatan secara drastis sebelum akhirnya mati.

GMPK juga mengingatkan bahwa karakteristik iklim, vegetasi, ketersediaan pakan, kubangan, serta ruang jelajah di habitat baru perlu dikaji secara menyeluruh. Tanpa kepastian tersebut, pemindahan justru berpotensi menambah ancaman terhadap keselamatan satwa.

Selain persoalan konservasi, GMPK mempertanyakan argumentasi ancaman bencana sebagai dasar pemindahan Badak Jawa. Menurut organisasi tersebut, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki topografi beragam, termasuk kawasan berbukit dan pegunungan seperti Gunung Honje.

Jika kekhawatiran utama berkaitan dengan ancaman tsunami maupun aktivitas Anak Krakatau, GMPK menilai pemerintah semestinya memprioritaskan penguatan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, infrastruktur mitigasi, serta perlindungan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Kecamatan Sumur dan Panimbang serta sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang merupakan kawasan yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Materi sikap GMPK memperkirakan sekitar 80 ribu jiwa tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut.

Karena itu, organisasi ini menilai perlindungan masyarakat dari ancaman bencana harus berjalan beriringan dengan konservasi satwa. Jangan sampai pemindahan satwa langka menjadi perhatian utama, sementara kebutuhan mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir justru tidak memperoleh perhatian sebanding.

Ujung Kulon Bukan Sekadar Kawasan Hutan

Penolakan GMPK juga dilandasi pertimbangan sejarah dan budaya. Kawasan Ujung Kulon disebut memiliki hubungan spiritual dengan masyarakat Baduy, khususnya melalui pelaksanaan ritual adat di kawasan Sanghyang Sirah dan Gunung Honje yang berlangsung setiap tiga tahun.

Selain itu, temuan arkeologis berupa kepala arca, batu pion, dan lulumpang yang diidentifikasi sebagai peninggalan Hindu Siwa abad ke-7 Masehi menjadi bagian dari alasan pentingnya menjaga kawasan tersebut.

Bagi GMPK, Ujung Kulon bukan semata-mata habitat satwa, tetapi juga kawasan yang menyimpan jejak peradaban, tradisi, serta identitas masyarakat Banten.

Pemindahan Badak Jawa, menurut organisasi tersebut, perlu mempertimbangkan pula hubungan historis dan kultural yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Desak Izin PT CSD Dicabut Permanen

Di sisi lain, GMPK DPD Banten mendesak pemerintah mencabut secara permanen izin PT CSD yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan sekitar Ujung Kulon.

GMPK menyoroti bahwa meskipun Antam disebut menyatakan tidak memiliki rencana membuka kembali kegiatan di lokasi tersebut, proses pemulihan izin masih berjalan dan terdapat penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon.

Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan kawasan yang memiliki nilai ekologis, historis, dan spiritual.

GMPK menyampaikan tiga alasan utama perlunya pencabutan permanen izin tersebut.

Pertama, menghilangkan potensi ancaman gangguan terhadap habitat Badak Jawa akibat aktivitas pertambangan maupun eksplorasi pada masa mendatang.

Kedua, melindungi kawasan yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi dari tekanan kegiatan ekonomi ekstraktif.

Ketiga, memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat adat serta para pelaku konservasi bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak pada pelestarian lingkungan.

Mohamad Jembar dalam draf pernyataannya juga menegaskan pentingnya keberanian pemerintah mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan ekologis jangka panjang.

“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai konservasi dan sejarah luar biasa justru terus dibayangi kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Kami meminta pemerintah memberikan kepastian hukum melalui evaluasi menyeluruh dan pencabutan permanen izin yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan Ujung Kulon. Perlindungan Badak Jawa tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata,” demikian draf pernyataan Ketua DPD GMPK Banten.

GMPK DPD Banten menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan melalui perlindungan habitat, penguatan pengawasan kawasan, penelitian ilmiah, serta pelibatan masyarakat sekitar.

Bagi organisasi tersebut, menjaga Badak Jawa bukan hanya mempertahankan keberadaan satu spesies langka, melainkan juga menjaga warisan ekologis dan identitas sejarah Banten agar tetap lestari bagi generasi mendatang.(*)

Pos terkait