KORANBANTEN.com – Pelantikan sekitar 900 pejabat eselon I, II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akan dilaksanakan pada Desember 2016 setelah adanya pengesahan Perda Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dilingkungan Pemprov Banten.
“Kita masih menunggu hasil evaluasi usulan SOTK baru dari Kemendagri, setelah itu diparipurnakan di DPRD. Nah setelah Perda-nya keluar, seluruh pejabat Pemprov Banten akan dilantik kembali termasuk saya sebagai Sekda,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta di Serang, Senin.
Ia mengatakan, dalam dua hari ini pihaknya masih menunggu hasil dari evaluasi usulan SOTK baru dari Kemendagri. Sedangkan paripurna pengesahan Raperda SOTK baru dijadwalkan tanggal 9 November 2016.
“Pelantikannya nanti Desember lah. Ada sekitar 900 orang pejabat seluruhnya, termasuk sekda. Semua pejabat harus dilantik lagi karena ini kan SOTK baru,” kata Ranta seraya menambahkan pelantikan kembali itu dilakukan sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Organisasi Daerah, .
Sementara Plt Gubernur Banten Nata Irawan mengaku akan melakukan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat eselon sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki pada SOTK yang saat ini sedang dikonsultasikan ke Kemendagri dan dibahas bersama dengan DPRD.
Nata mengatakan sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Organisasi Daerah, jabatan eselon II, III dan IV yang ada di pemprov harusnya diisi oleh orang yang mengerti dan memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya.
“PP 18 tahun 2016 itu sudah sangat jelas mengatur, penempatan seorang pejabat itu harus sesuai kompetensinya, ‘the right man on the right place’,” kata Nata Irawan usai membuka bimbingan revolusi mental bagi ASN Banten.
Ia menjelaskan, dalam pengisian jabatan sesuai SOTK baru, ia bersama-sama Sekda Banten Ranta Soeharta, sudah membagi tugas untuk mengatur dalam pengisian jabatan eselon III dan IV diserahkan kepada Sekda selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan. Sementara Plt gubernur akan fokus pada penempatan pejabat eselon II.
Untuk mempercepat pengisian SOTK baru sesuai PP 18 tahun 2016, Nata mengaku telah menandatangani usulan nama-nama SKPD termasuk jabatan kepada Kemendagri.
“Saya sudah kirim suratnya ke Kementerian Dalam Negeri, memang ada dua jabatan eselon II yang hilang. Tetapi saya jamin di SOTK baru ini tidak ada pejabat tidak mendapatkan jabatan, karena sudah ada solusinya. Ada yang jadi fungsional, menjadi widyaiswara, bahkan untuk jabatan eselon IV jumlahnya bertambah,” kata Nata.
Sementara Kepala Biro Organisasi Banten Dian Wirtadipura mengatakan, sesuai dengan pembahasan Pansus DPRD dan Rakor kepala SKPD di Bappeda pada Jumat pekan lalu ada pengurangan jabatan eselon II dan III, namun untuk eselon IV bertambah.
Menurut dia, total jabatan dalam SOTK baru itu ada 798 pejabat, dengan rincian eselon IIa, berkurang 2 dari 39 menjadi 37 (SOTK baru), eselon II b, dari 9 bertambah 1 menjadi 10 pejabat. Kemudian eselon IIIa berkurang 4 dari 190 menjadi 186, eselon IIIb, tetap dengan jumlah 13, sementara eselon IV, dari 514 menjadi 552 pejabat.
“Kalau sudah keluar hasil konsultasinya di Kemendagri, Rabu (9/11) akan ada paripurna di dewan,” katanya. @DF
