KORANBANTEN.COM – Adanya Bantuan Sosial (bansos) menjelang akan digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di sebagian Desa di wilayah Kabupaten Lebak, mendapat tanggapan berbagai pihak.
Uyung Iskandar, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lebak, mengungkapkan, penyaluran Bansos yang bersumber dari pemerintah harus disertai aturan yang tegas dan lebih rinci agar tak diselewengkan untuk kepentingan politik.
”Peraturan itu harus menjamin Bansos tidak menjadi alat politik penguasa dan tidak digunakan untuk tujuan mempertahankan kekuasaannya,” ujar Uyung, Senin, (24/05/2021).
Lebih lanjut Uyung Iskandar, menuturkan, batasan bansos itu harus selektif, harus ada kriteria yang jelas dan sesuai dengan aturan.
“Persoalannya, jangan sampai kriteria itu dijadikan alat politik untuk mengambil hati masyarakat agar sang Incumbent bisa terpilih kembali, harus benar-benar subyektif juga,” tuturnya.
Tak hanya itu, Uyung pun mengajak kepada seluruh pihak untuk sama sama memantau penyaluran bansos dan bantuan lainnya agar tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang untuk kepentingan politik seseorang.
”Tahun ini adalah tahun politik di tingkat Desa, mari kita sama sama pantau dilapangan, tidak bisa lagi Bansos menjadi alat politik, bansos harus bisa dipastikan menjadi alat sarana anggaran sosial, bukan anggaran sosial untuk tujuan politik,” tegas Uyung.
Ia berharap, bansos bisa mensejahterahkan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, “Tidak boleh bansos dijadikan alat politik,” pungkas Uyung.
(Usep).
