KORANBANTEN.COM-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak melakukan pendataan bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Ormas Keagamaan, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan yayasan untuk mencegah konflik horizontal antarelemen masyarakat.
Dikatakan Sukanta, Kepala Kesbangpol Lebak, pendataan ini dilakukan agar mengetahui mana saja Ormas yang aktif di Lebak.
“Pendataan itu nantinya dilakukan verifikasi dan diberikan akreditasi,” kata Sukanta, kepada Koran Banten, Ahad(13/11/2022).
Lanjut Sukanta, pendataan Ormas, Ormas Keagamaan, Yayasan hingga OKP di Kabupaten Lebak ditargetkan rampung pertengahan tahun 2023. Setelah rampung, pihaknga juga melakukan pengecekan berbagai kegiatan yang telah dilakukan.
Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah perlu mengetahui dengan kegiatan ormas dan dapat dilakukan pembinaan.
“Kami hari ini pendataan sudah mulai berjalan sambil memberikan pembinaan kepada berbagai ormas,”ucapnya.
Menurut dia, pihaknya juga belum lama ini melaksanakan pembinaan terhadap OKP Pancasila, Ormas Jaringan Relawan untuk Masyarakat (Jarum) tentang penguatan ideologi Pancasila sebagai wawasan kebangsaan.
Selain itu juga memfasilitasi Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren ( FSPP) kegiatan dialog, diskusi,orasi dan cerdas cermat tentang kebangsaan dan cinta Tanah Air.
Namun, ujar dia, sejauh ini di wilayah Kabupaten Lebak belum ditemukan terjadi konflik horizontal antar masyarakat.
“Kami melakukan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan kebangsaan itu untuk meminimalisasi konflik horizontal,”ucap Sukanya lagi.
Ia juga mengatakan, pihaknya tahun 2023 akan melakukan rencana pendataan survei rawan konflik dengan melibatkan lembaga yang profesional.
Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah mana yang bisa menimbulkan konflik, sehingga pemerintah setempat dapat mengambil kebijakan.
Contohnya, kata dia, di daerah ini rawan konflik tanah dan di daerah lainnya rawan konflik ekonomi maupun konflik pertambangan.
Dengan demikian, survei pemetaan tersebut dapat ditangani sejak dini melalui kebijakan pemerintah daerah itu.
“Kita tahun ini bekerja sama dengan Perguruan Tinggi STISIP Setiabudhi Rangkasbitung melakukan survei radikalisme dan cukup efektif untuk mencegah paham pemecah bangsa itu,” katanya.(aswapi)
