KORANBANTEN.COM – Sejumlah aktivis menilai Kinerja kepala dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pandeglang Nuriah harus di evaluasi, soalanya masih banyak warga miskin yang luput dari porgram bagi warga miskin tersebut. Seperti, tidak tepat sasaran untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti di Desa Sukamah, Kecamatan Menes dan di Desa Patia, Kecamatan Patia.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang Hadi Setiawan mengatakan, contoh gagalnya sebuah kinerja dengan tidak tepatnya sasaran program yang digulirkan. Sehingga, masyarakat miskin yanh dirugikan karena tidak tersentuh pembangunan.
“Jabatan kepala dinas sosial sangat krusial dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga, harus aktif turun kelapangan, jangan hanya menerima laporan saja, sementara di lapangan masih banyak rumah masyarakat miskin yang tidak tersentuh program tersebut,” kata Hadi, Rabu, (6/1/2020).
Menurut Hadi, program yang digulirkan setiap tahun dan evaluasi bantuan selalu dilakukan, tetapi masih ada warga miskin yaang tidak mendapatkan bantuan.
“Seperti di Desa Sukamah, Kecamatan Menes sudah satu tahun warga miskin tinggal dengan beratapkan terpal, setelah viral baru ada tindakan akan dibangun, sama halnya dengan di kecamatan Patia,” tuturnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang Hatta mengatakan, Pemerintah Daerah Khusunya Dinsos harus Selektif terkait dengan bantuan program RTLH, karena beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang mendapatkan RTLH harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan melihat faktor lain nya sehingga program RTLH bisa tepat sasaran.
“Ditahun kemaren 2020 banyak masyarakat yang sangat miris melihat tempat tinggal yang seharusnya menikmati rumahnya dengan nyaman, akan tetapi lagi lagi beberapa wilayah masih saja belum disentuh seperti dikecamatan Patia,Menes dan sebagainya. Seharunya Dinsos Melalui tingkatan bahasanya harus melek dengan keadaan sosial dimasyarakat apalagi dalam situasi kondisi Covid seperti ini pasti masyarakat bawah akan menjerit dengan keadaan,” ucapnya.
Menurut Hatta pemkab harus benar benar serius menangani Masyarakat yang kondisi rumah nya sangat tidak layak dan wajib dibantu oleh pemerintah daerah karna bagaimanapun masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah jangan sampai ketika ramai dimedia baru semua melek akan tetapi ketika tidak ada pemberitahuan seolah olah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Maka dari itu kami harap Dinsos lebih selektif lagi untuk memperifikasi RTLH yang benar benar sesuai SOP. Unsur Muspika tingkatan bahwa juga harus melek dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga Masyarakat bisa diperhatikan,” ucapnya.
Ketua Komisi V DPRD Pandeglang Habibi Arafat mengatakan, ppihaknya menyayangkan tidak diprioritaskannya RTLH bagi rumah yang layak mendapatkan pembangunan.
“Kita inginnya program RTLH diproritaskan untuk rumah yang benar-benar layak untuk dibangun. Kaitan dengan pendataan ini yg menjadi pertanyaan kami. Personil dinsos jaringannya banyak dilapangan seperti TKSK dan jaringan lain, kedepan semua rumah yang tidakk layak harus diproritaskan masuk. Supaya programnya tepat sasaran. Saya sarankan kedinsos 2021 ini harus disisir kesemua desa agar mendata rmh yang tidak layak. Agar segera dibantu jangan sampai tahun ini msih ada masyarakat yang rumahnya masih pakai terpal atapnya,” tuturnya.
Sementata itu kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Nuriah berkilah, kalau pihaknya telah bekerja dengan maksimal. Soalnya, kata dia, pihaknya melakukan verifikasi sesuai dengan usulan.
“Sesuai usulan desa dan verifikasi dan pembangunannya akan melibatkan pihak koramil, dengan memakai proposal yang sudah di tanda tangani kades dan camat itu yang kita verifikasi lapangan,” ujarnya.*
