KORANBANTEN.COM-Pasca digruduk nya Dinas PUPR oleh Aliansi Sadar Pembangunan Tangerang (ASPETA) hari Kamis(8/4) lalu terkait terkait keterbukaan publik, Komite independen penyelamat anak bangsa. (KIPANG) memberikan apresiasi terhadap aksi tersebut.
Haris, koordinator Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (Kipang) memberikan dukungan terhadap gerakan anak anak muda yang peduli tentang pembangunan di Kota Tangerang
Lebih lanjut Haris mengatakan, sebagai sosial kontrol masyarakat wajib hukum nya sebab semua sudah diatur oleh Undang undang tentang peran serta masyarakat sebagi sosial kontrol pembangunan negara
“Termasuk terkait lelang, itu pun wajib kita awasi, sebab disitulah kebocoran kebocoran uang negara terjadi jika cara menentukan pemenang lelang nya dipaksakan,”jelas Haris
Sebagai contoh, seharusnya pemenang lelang ada di urutan 1 sampai 3
, tapi dengan berbagai cara bagian verifikasi memenangkan yg urutan 10 jauh dalam prosentase penawaran.
“Katakanlah urutan 1 menawar turun 9% dari pagu yang ditawarkan sementara urutan 10 hanya turun 2,5% dan yang dimenangkan yang turun 2,5%, nah ini ada apa, “ujar Haris.
Sebagai masyarakat kata Haris, semua elemen juga berhak mempertanyakan masalah itu. Sebab kata dia, disitu ada perbedaan 6,5 persen jika pagu yang ditawarkan puluhan milyar.
“Kan banyak juga anggaran yang diselewengkan, dan biasa nya jika ada selisih seperti itu pasti akan ada konsensus pengondisian disegala lini,”kata Haris
Untuk itu, dalam hal ini dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi aksi yang kemarin terjadi.
” Oleh sebab itu mari kita sama sama kontrol pembangunan di Kota Tangerang yg kita cintai ini, “tutupnya(yud)
