KORANBANTEN.COM – Dalam rangka komitmen bukan hanya sekedar deklarasi tetapi harus diimbangi dengan langkah konkrit” seperti yang disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, Masjuno dalam acara penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).
Sebagai rangkaian kegiatan konsistensi dan percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang terus digelar oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, pada 5 Agustus 2020, bertempat di Auditorium Lapas Cilegon digelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Dalam kegiatan ini, turut hadir sebagai narasumber Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombusman RI perwakilan Banten.
Dalam paparannya, Kepala BPKP Provinsi Banten, Muhammad Masykur mengulas kembali dasar-dasar pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu, ia mengatakan bahwa marwahnya pembangunan zona integritas yaitu berani keluar dari zona nyaman dan dengan kesadaran sendiri untuk berkomitmen melakukan perubahan pada pola pikir maupun pola kerja.
“Jangan takut untuk berubah dalam kebaikan, kuatkan komitmen bersama untuk mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Masykur.
Berikut, penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombusman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin mengatakan bahwa Ombusman RI akan mendorong instansi-instansi yang sedang tertekad dan berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.
Sementara, Kepala Lapas Cilegon, Masjuno berterima kasih atas pencerahan dan arahan terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bagi jajaran Lapas Cilegon yang telah diberikan dari sudut pandang yang berbeda. Diketahui, Terdapat 6 komponen pengungkit, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.
“Dari komponen-komponen tersebut nampak bahwa terdapat irisan komponen yang dibangun dengan penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi Lapas Cilegon. Oleh karena itulah, penguatan WBK/WBBM akan selaras dengan penguatan implementasi RB Lapas Cilegon”, tandas Masjuno.(rls/Opik).
