LSM RP-NKRI Minta Kadis PUPR Lebak Dicopot

Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Peduli – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Selasa, 16/05/2017.

Dalam aksi tersebut, LSM RP-NKRI menuntut Kepala Dinas (Kadis) PUPR Lebak, Wawan Kuswanto dicopot dari jabatannya.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Umum, (Sekum) LSM RP-NKRI, Mamik, dalam orasinya mengatakan, Kadis PUPR Lebak selaku pucuk pimpinan di DPUPR Lebak diduga telah melakukan pembiaran dan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek kegiatan di DPUPR Lebak, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun kontraktual (rekanan -red).

“Sebagai Kadis PUPR Lebak, dia (Wawan Kuswanto -red) telah lalai dalam melakukan pengawasan pada sejumlah kegiatan pembangunan Insfrastruktur jalan di Kabupaten Lebak. Kami minta Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya untuk mencopot Kadis PUPR Lebak dari jabatannya,” kata Mamik, Selasa, 15/05/2017.

Diungkapkan Mamik, dampak dari kurang tegasnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan lalainya dalam pengawasan dari dinas terkait, mengakibatkan sejumlah proyek kegiatan jalan baik dibidang pemeliharaan maupun dibidang pembangunan jalan, terkesan dikerjakan secara asal-asalan, tidak sesuai spek (RAB) dan tidak memiliki aspek standarisasi dan kualitas serta kuantitas jalan yang baik sesuai RAB.

“Banyak pekerjaan kegiatan jalan di Lebak, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun kontraktual, terkesan dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai dengan spek dan RAB, ini berdampak pada kualitas jalan buruk yang mengakibatkan baru 3 bulan atau 6 bulan jalan tersebut sudah rusak lagi,” teriak Mamik dalam orasinya.

Masih kata Mamik, dalam hal pelaksanaan lelang proyek pun, pihaknya menduga ada kecurangan yang terindikasi kuat adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam lelang disejumlah kegiatan pembangunan di Dinas PUPR Lebak.

“Kami mensinyalir sejumlah rekanan di Lebak tidak memiliki tenaga ahli atau jasa konsultan yang tidak bersertifikasi. Tapi, mengapa pihak-pihak itu lolos dalam lelang proyek. Ada apa ini,” pungkasnya.

Sementara itu, sekretaris DPUPR Lebak, Sony, saat menerima dan berdialog dengan pendemo tersebut mengatakan, semua aspirasi itu, nantinya akan disampaikan ke pimpinan.

“Semua aspirasi ini akan saya sampaikan ke pimpinan,” kata Sony. @AJAT

Pos terkait