KORANBANTEN.com – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Ferry Hasanudin kembali melantik 143 pejabat setingkat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Dimana dari ratusan pejabat yang dilantik itu, selain diisi oleh para pegawai eks Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), juga diisi oleh sebagian besar pegawai dari instansi Dinas Kesehatan.
Mutasi, rotasi dan promosi ratusan pejabat eselon III dan IV ini, dilakukan di Oproom Setda Pandeglang pada Kamis (15/3/2018). Seperti biasanya, proses pelantikan pejabat dilingkup Pemkab Pandeglang ini, tidak hanya disertai pengucapan sumpah. Akan tetapi para pejabat ini pun, juga diminta menandatangani Pakta Integritas, dan membacakan komitmen panduan kinerja, yang dipimpin langsung oleh Sekda Pandeglang.
Akan tetapi, ketika Sekda menyampaikan arahan dan meminta ratusan pejabat membaca kembali Pakta Integritas, kompak mereka terdiam. Bahkan saat ditanyakan jumlah poin dalam Pakta Integritas, ratusan pejabat itu tidak ada yang mampu menjawab dengan tepat.
“Coba sebutkan isi Pakta Integritas. Poin nomor isinya apa?” tanya Sekda yang disambut dengan keheningan dari para peserta pelantikan.
Menyadari hal itu, Sekda sempat meninggikan nada bicaranya, karena peserta pelantikan tidak dapat memenuhi permintaannya untuk mengulang ikrar Pakta Integritas.
“Setiap pelantikan, selalu dibacakan 8 komitmen yang harus mereka taati, seperti harus pro aktif, jangan menimbulkan konflik of interest, ditempatkan dimana pun harus siap. Karena intinya kedisiplinan, apalagi sebagian besar dari pejabat yang dilantik bersinggungan dengan pelayanan dasar,” kata Sekda saat itu.
“Apa yang mereka ikrarkan harus dilakukan dengan perbuatan. Saat ditanya mereka tidak tahu, itu akan menjadi bahan evaluasi kami,” sambungnya.
Kekesalan Sekda tidak dapat disembunyikan lantaran pejabat yang dilantik di Oproom Setda Pandeglang itu, merupakan pejabat yang mengemban tugas pada sektor pelayanan dasar. Oleh karenanya lanjut Sekda, ketidakpahaman pejabat dalam melafalkan Pakta Integritas akan menjadi bahan evaluasi.
“Nanti akan diuji sambil dipasang disetiap OPD. Nanti akan ada pembinaan khusus kepada para pejabat,” ujar Fery.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengakui jika pemahaman pejabat eselon III dan IV yang dilantik mengenai Pakta Integritas masih rendah. Dikatakannya, hal itu akan menjadi pekerjaan rumah dalam memberi pemahaman tentang Pakta Integritas.
“Pakta Integritas memang hal yang sudah alami, tetapi kurang dipahami. Tentunya ini menjadi PR kami bagaimana bisa memberikan pemahaman akan hal itu. Pembacaan Pakta Integritas sebetulnya untuk mengingatkan yang dilantaik, bahwa mereka ada etika yang harus diaplikasikan,” tutur Fahmi.
Apalagi lanjut dia, pokok acuan etika ASN dilingkup Pemkab Pandeglang itu, sudah diterapkan sejak Bupati Pandeglang, Irna Narulita memimpin. Maka dari itu tambah Fahmi, masukan Sekda untuk memberi pembinaan dan regulasi pemahaman tentang Pakta Integritas sebelum mereka dilantik akan dikomunikasikan.
“Tentunya nanti kami akan adakan suatu pembinaan dan sosialisasikan supaya mereka dapat membacakan, melaksanakan, sekaligus mengimplementasikan dalam bekerja. Kami juga akan coba komunikasikan untuk membuat regulasi pemahaman Pakta Integritas sebelum mereka dilantik,” tandas Fahmi. (Daday)
