koranbanten.com – Pemprov Banten melalui pihak Dinas Pariwisata Provinsi Banten, mengadakan Rapat Kerja (Raker) selama tiga hari, di Grand Serpong Hotel, Kota Tangerang. Raker ini bertujuan mengumpulkan stakeholder pariwisata agar bisa berkembang mengoptimalkan destinasi wisata di Banten, sehingga tahun 2017 ini, bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 600 Miliyar.
Hal itu terungkap pada kegiatan Forum Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2017, yang digelar sejak Selasa hingga kamis (20 sampai 23 Februari 2017), acara itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Banten Drs. H. Ranta Soeharta, MM yang diwakili Asisten Daerah (Asda) II Bidang, Pembangunan dan Perekonomian Banten Ino S. Rawita.
Kegiatan ini dihadiri, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati bersama seluruh jajaran, perwakilan intansi terkait, kemudian hadir juga organisasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata di Provinsi Banten, termasuk juga dihadiri Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Kadis Pariwisata 8 kabupaten/kota se Provinsi Banten dan peserta lainnya. Kemudian bertindak sebagai nara sumber langsung dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.
Dalam kesempatan itu, Asda II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Banten, menjelaskan tahun 2016 lalu, pihaknya telah berhasil mendatangkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp 500 Miliyar. Jadi untuk tahun ini ditargetkan supaya bisa mencapai Rp 600 Miliyar.
“Untuk saat ini pemasok utama untuk dunia pariwisata baru dari bidang perhotelan dan restoran, sementara potensi-potensi lainnya, belum tergarap secara maksimal, mudah-mudahan dalam raker ini melahirkan resolusi serta program kerja yang mantap untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Banten,” terangnya.
Jadi untuk, mengaktualisasikan hal itu, lanjutnya, harus ada kerjasama antar instansi, termasuk stakeholder mesti sinergi untuk memajukan pariwisata di Banten. Sehingga seluruh program pariwisata baik di delapan kabupaten/kota bisa bersinergi dengan pihak provinsi, dampaknya kedepan, diharapkan jumlah pengunjung bisa meningkat, selain berimbas pada pendapatan daerah juga pada pada ekonomi masyarakat.
Masih di tempat yang sama, Kadis Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengatakan adanya kerja sama antar lini demi mengoptimalkan potensi wisata di Banten secara nasional, target kunjungan wisata nusantara tahun 2016 lalu, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sebanyak 63.994.604, realisasinya 14.305.102, dari itu tentu harus jelas berapa orang yang datang ke Provinsi Banten.
“Sebab di Provinsi Banten ini, ada ratusan kategori tempat kunjungan wisata, termasuk untuk wisata alam itu sebanyak 84 tempat, juga potensi lainnya, seperti Bandara Soekarno Hatta yang ada di Provinsi Banten, tentu akan menambah akses untuk kedatangan para wisatawan, sehingga mereka tidak lagi menginap di Jakarta,” jelasnya dan mengatakan meski tidak mudah bukan berarti tidak bisa diwujudkan.
Kadis Pariwisata Provinsi Banten mengakui, kalau dirinya sudah pernah koordinasi dengan Kadis Pariwisata Provinsi DKI terkait Bandara Soekarno Hatta. “ Kita berharap hal itu bisa ditindaklanjuti, sehingga bisa mendatangkan pendapatan daerah bagi Provinsi Banten,” urainya sambilvmengakui kalau dirinya masih baru didunia pariwisata karena baru menjabat satu bulan di intasinya.
Kemudian, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Drs. H. Muhammad Faizal, SH menjelaskan dirinya siap berjuang bersama pihak Dinas Pariwisata untuk budgeting, selagi memang program tersebut ril, kemudian seberapa besar potensinya untuk mendatangkan pendapatan daerah.
“Saya sudah sering meminta kepada pihak terkait, mengenai pariwisata ini, supaya diajukan program yang ril, kalau masalah anggaran saya berjanji akan memperjuangkannya, karena tugas komisi III itu mencari uang,” tuturnya.
Namun saat ditanya, apakah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten sudah membuat aturan tentang penataan ruang untuk wilayah pariwisata, dirinya mengaku pihaknya sedang membahas itu. Tetapi bisa disiasati dengan adanya wilayah khusus.
Muhammad Faizal juga menyarankan supaya, intansi terkait untuk pemenuhan infrastruktur menuju obek wisata tersebut, baik itu fasilitas kesehatan, jalan, listrik dan lainnya, bisa saling koordinasi secara konstruktif, misalnya di Pantai Anyer, jika memang, jalan di sana sudah tepat dijadikan statusnya sebagai jalan nasional, intansi terkait harus berkoordinasi, sehingga anggaran yang dialokasikan kesana bukan dari APBD Provinsi Banten tapi sudah mengucur langsung dari APBN.
“Begitu juga dengan objek-objek wisata lainnya, jika memungkinkan untuk dijadikan sebagai wisata nasional, tentu kewenangan pemerintah pusat di sana, dampaknya ekonomi masyarakat bisa meningkat, sebab dengan majunya pariwisata tersebut, apalagi dengan banyaknya pengunjung yang berdampak dengan ekonomi-ekonomi keratif, ” pungkasnya.
Seterusnya, ditambahkan Ketua perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ahmad Sari Alam, mengatakan, untuk melakukan penataan terhadap objek wisata itu pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta perbaikan infrastruktur guna memenuhi standarisasi wisata berskala internasional.
“SDM dan infrastruktur itu kunci utama, sukses usaha pariwisata di Provinsi Banten harus perlu kerja sama secara bersinergi untuk membenahinya, agar kedepannya pariwisata di Banten bisa setara dengan Banyuwangi, Bali dan Lombok,” tutup Ahmad Sari Alam yang mengaku teman dekat Ketua PWI Provinsi Banten. (ary/raj)
