Penyaluran Dana Bantuan UMKM Dinilai Buruk Oleh Aktivis

KORANBANTEN.COM – Penyaluran dana Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Malingping dinilai buruk oleh aktivis, pasalnya sistem informasi dan pencairan tidak jelas sehingga membuat berkumpul massa dan menimbulkan polemik serta keresahan di masyarakat..

Bucek, aktivis Baksel ketika ditemui, selasa, (13/10/20), menuturkan bank yang bersangkutan dalam sistem pencairan BPUM buruk hingga membuat kebingungan warga.

Read More

“Kurang nya informasi terkait penerima bantuan UMKM membuat berkumpulnya warga untuk mempertanyakan, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke BRI, jadi yang penerima bantuan dan yang bukan pun berkumpul untuk mengecek bantuan dengan membawa KTP, jelas dimasa pandemi Covid-19 ini membahayakan,” ujarnya.

Selain permasalahan informasi, Bucek juga mengatakan sistem pencairan yang tidak jelas bagi penerima BPUM, sehingga warga kebingungan.

“Banyak warga yang merasa kebingungan karena di oper kesana kemari oleh pihak BRI ke desa masing-masing tanpa kejelasan, sedangkan pihak desa tidak merasa ada koordinasi. Contohnya, tiba-tiba banyak warga datang ke desa dengan alasan disuruh pihak BRI tanpa kejelasan keperluannya apa, selain itu banyak juga yang mempertanyakan KTP milik warga, sedangkan pihak desa tidak merasa dititipkan KTP oleh pihak BRI,” ungkapnya.

Masih kata Bucek, dirinya menyayangkan kejadian ini dan menilai sistem penyaluran BPUM perlu di evaluasi dan diperbaiki.

“Agar tidak hal seperti ini, tentunya pihak pemerintah harus evaluasi dan perbaiki. Kalau saya menyarankan sebagai solusi, sebaiknya koordinasi dan melibatkan pihak desa, sehingga penerima bantuan UMKM, dapat di organisir dan diakomodir seperti BST atau BLT, lebih terjadwal dan terstruktur,” imbuhnya.

Sementara itu, Heriyanti, warga Kecamatan Malingping yang ikut berbondong-bondong mengecek bantuan UMKM, mengatakan dirinya takut kehilangan KTP miliknya.

“Gimana ini ya pak, KTP saya kan diserahkan ke BRI untuk mengecek bantuan, namun besoknya saya datang untuk ngambil, pihak BRI bilang silahkan ambil ke desa masing-masing, sedangkan ketika saya tau ke desa, pihak desa tidak tahu dan tidak menerima KTP dari BRI,” tukasnya.

Terpisah, salah seorang Prades di Kecamatan Malingping, membenarkan tidak adanya koordinasi dari pihak bank terkait, sehingga pihak desa pun kebingungan untuk melayani masyarakat.

“Gimana kita mau bantu dan menjelaskan ke masyarakat, tidak ada koordinasi dari bank, bahkan data penerima saja kami tidak menerima. Sedangkan masyarakat terus berdatangan maupun menghubungi via telepon mempertanyakan, ada yang tanya atau ambil KTP, tanya bagaimana teknis pencairan, bahkan anehnya banyak juga warga datang dengan alasan disuruh pihak BRI tanpa kejelasan keperluannya apa ke desa,” pungkas Prades yang tidak mau disebutkan namanya. (ZAL)

Related posts