Selain itu, penyaluran raskin melalui dinsos diharapkan lebih tepat sasaran karena dinsos memiliki tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang diharapkan dapat terlibat dalam penyaluran raskin tersebut.
Menurutnya, dinas sosial memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup karena ada TKSK di tiap-tiap kecamatan, sehingga mempermudah pengawasan. “Dinsos punya tenaga TKSK yang nanti akan memonitoring bersama kasi kesos di kecamatan-kecamatan dalam menyalurkan raskin ke masyarakat. Untuk pengalihan itu mulai 2017 dan semua anggaran kita alihkan ke dinsos. Setelah saya komunikasi, dinsos sudah siap,” ungkapnya.
Adapun untuk jumlah kepala keluarga penerima raskin pada 2016, kata Nur Saad, tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dan masih menggunakan data 2011. “Jumlah penerimanya sama dari tahun sebelumnya yaitu 59.363 kepala keluarga. Kita sudah lima tahun menggunakan data yang sama, seharusnya ada perunahan data, karena di lapangan pasti terjadi perubahan. Bisa saja yang dulu miskin menjadi kaya atau yang dulu kaya menjadi miskin,” ujarnya.
Disoal terkait serapan raskin sampai saat ini, Nur Saad menuturkan, penyaluran raskin sudah mencapai 64 persen. “Untuk sementara penyaluran baru mencapai 64 persen. Insya Allah akhir tahun 2016 bisa tercapai seratus persen. Kalau untuk tunggakan di kita tidak besar dibandingkan dengan daerah lain, hanya sekitar Rp200 jutaan. Ini tetap akan kita selesaikan secepatnya,” katanya. @DF
