KORANBANTEN.com – Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu, 13 November 2016. Saat pidato, Jokowi awalnya membahas kondisi perekonomian global hingga nasional. Dia lantas beralih membahas pemilihan kepala daerah tahun 2017.
Dalam pilkada serentak ada 101 daerah pemilihan, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. “Tapi, kenapa energi dan konsentrasi kita hanya habis di Jakarta? Apa hitung-hitungannya? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah terkait hukum, serahkan pada proses hukum.”
Jokowi lantas membahas perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dilaporkan ke polisi karena diduga menodai agama. “Sejak awal sudah saya sampaikan, sebelum demo saya sampaikan, proses hukum silakan diproses di wilayah di hukum. Kalau saya disuruh intervensi, ya tidaklah,” ujarnya.
Menurut Jokowi, sekali saja dia mengintervensi suatu kasus hukum, maka berikutnya dia akan diminta lagi melakukannya. “Dan seperti itu yang tidak saya maui,” ujarnya. “Sebelum tanggal 4 (November) sudah saya sampaikan, dan saksi sudah dipanggil, ahli sudah dipanggil. Memang belum selesai.”
Menurut Jokowi, bahkan proses dugaan penistaan agama ada yang berjalan hingga dua tahun, setahun, atau enam bulan. Namun Jokowi mengaku dia sudah menyampaikan bahwa proses hukum Ahok akan cepat, tegas, dan transparan. “Mau ditambah apalagi kata-katanya kalau sudah seperti itu?”
Jokowi menyampaikan keheranannya melihat kondisi Jakarta yang dijadikan konsentrasi pilkada. “Yang saya lebih heran, ini kan masalah DKI. Ini urusan DKI, lah kok urusannya digeser ke Presiden, ke saya? Coba kita pakai kalkulasi nalar saja. Ini ada apa? Kalau saya sih senyam-senyum saja,” katanya. Peserta rapimnas pun tertawa dan bertepuk tangan. @DF
