Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa petani memiliki arti penting bagi negara terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Kita ini [penduduknya] 280 juta harus makan semuanya. Oleh sebab itu, peran Bapak-Ibu para petani itu sangat penting sekali bagi negara ini,” ujar Presiden saat memberikan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso), Selasa (23/01/2024), di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Presiden menyampaikan, perubahan iklim telah membawa dampak nyata bagi masyarakat, termasuk memengaruhi tingkat produktivitas petani.
“Sekarang ini sudah di depan mata kita, sudah kejadian bencana di mana-mana. Negara lain itu produktivitas padinya juga menurun karena bencana-bencana ini. Kekeringan panjang, hujan yang juga terus-menerus, sehingga menyebabkan banyak gagal panen,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Presiden, dirinya telah memerintahkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk menyalurkan bantuan bagi para petani yang mengalami gagal panen.
“Saya perintah langsung: bantu! Lha wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak saja dibantu sama BNPB. Lha ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya,” ucapnya.
Presiden menyebutkan, bantuan yang diberikan sebesar Rp8 juta per hektare tersebut merupakan biaya produksi agar para petani dapat segera mulai menanam padi kembali.
“Untuk yang terdampak El Nino banjir dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare, dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung, Rp8 juta per hektare. Sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru lah ngitungnya pasti benar,” ujarnya.
Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.
“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena juga mereka sekarang ini juga ngerem semuanya juga enggak jual berasnya,” tandasnya.
Serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Grobogan kali ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat. Dalam kegiatan yang digelar di Stadion Krida Bhakti itu Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh tanah air.
“Tinggal sedikit sekali hitungan saya kemarin kalau enggak ada [pandemi] COVID, COVID kan dua tahun, kalau enggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi enten COVID nggih mundur sedikit tahun depan pun rampung, pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Keberadaan sertifikat tanah, kata Presiden, dapat mencegah terjadinya sengketa tanah dan konflik lahan.
“Sehingga enggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplet. Kalau ada orang datang [mengaku] ‘ini tanah saya’, ‘bukan, tanah saya, sertifikatnya ada ini.’ Sudah diam,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Kepala Negara menyebut bahwa perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail.
“Silakan ‘disekolahkan’ tapi dihitung, dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan enggak bisa nyicil mboten sah mawon, untungnya Rp10 juta nyicil-nya Rp20 juta, enggak usah, ditutup niku mengke pun. Kalau untungnya Rp20 juta, nyicilnya Rp10 juta, itu bisa, kira-kira,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain, Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.
