Jakarta – Plt Gubernur Banten Rano Karno menghadiri Peluncuran Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diresmikan langsung Oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/05).
Program BPD ini merupakan program bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk menjadikan BPD berdaya saing (kompetitif), tumbuh kuat dan memiliki kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menghimbau keseriusan dalam menangani BPD. Ia menegaskan, pemerintah menginginkan BPD yang besar, kuat, dan lincah menangkap peluang. “Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata di daerah, pembangunan infrastruktur misalnya, tidak diambil peluang itu oleh BPD karena permodalannya kurang. Itu kalau ditangani sendiri, padahal kan punya teman-teman yang lain,” tutur Jokowi.
Menurut Presiden, kalau ingin negara kita menjadi lebih baik maka presentase penyaluran kredit itu harus dibalik. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita tumpukan pada sektor konsumtif. “Keliru, ini yang mau kita ubah,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kita memerlukan sebuah pengembangan mindset global. Ia meminta, jangan karena BPD, mindset-nya hanya lokal.
“Berbahaya sekali kalau mindset-nya masih lokal, karena sebentar lagi yang namanya batas negara sudah tidak ada terutama di ASEAN. Kalau kita tidak mengembangkan mindset global kita, bisa betul-betul tergilas nanti,” tutur Jokowi.
Sejalan dengan pemikiran Presiden, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, peran BPD perlu direvitalisasi agar lebih berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.
“Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak cukup hanya diserahkan pada masing-masing daerah, melainkan perlu komitmen dan dukungan semua pihak,” ujar Muliaman.
Muliaman juga mengatakan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah, hal ini tercermin dari kecilnya pangsa kredit konsumtif yang hanya 26%. Selain itu kurang memadainya tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur memicu kredit bermasalah sektor produktif serta kurangnya saing produk membuat BPD lemah.
“BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan,” katanya.
Revitalisasi BPD, tambahnya, tidak cukup hanya diserahkan kepada masing-masing daerah, melainkan perlu komitmen serta dukungan semua pihak termasuk pemerintah pusat.
Sementara itu usai acara, saat ditanyai terkait penambahan penyertaan modal di Banten, Plt. Gubernur Rano Karno mengaku bahwa sudah ada wacana untuk membuka BPD Banten sendiri, hal ini mengingat BPD Banten yang masih bergabung dengan Jawa Barat. “Sementara ini kan Banten masih bergabung sama Jabar, Karena itu kita ada wacana akan membuka BPD sendiri,” ujar Rano. (Adv)
