koranbanten.com – Puluhan Rukut Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) melakukan unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari datangnya RT-RW ke gedung wakil rakyat itu tidak lain untuk meminta wakil rakyat agar menyetujui wacana pengadaan sepeda listrik.“Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami dating kesini”, ucap Supardi koordinator aksi rt 01 dari Desa Paniis Kecamatan Koroncong, saat melakukan aksi di DPRD Pandeglang, Kamis 18 Agustus 2022.
Supardi meminta penjelasan kepada DPRD yang tidak setuju terhadap pengadaan sepeda listrik untuk Rt-RW. Pasalnya, kata Supardi, sepeda listrik yang merupakan wujud apresiasi Bupati untuk membantu dirinya dalam menjalankan amanah sebagai rukun tetangga.
“Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya kami meminta sepeda untuk kerja”, terangnya.
Dijelaskan Supardi, dirinya salah satu rukun tetangga yang tidak memiliki kendaraan, jika hendak ke rumah warga yang jaraknya 1-2 km ia harus berjalan kaki.
“Untuk kerja kami kami harus ada fasilitas dong, karena kami gak semua punya motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak”, tandasnya.
Aksi Rt-Rw ke gedung wakil rakyat diterima oleh pimpinan DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asef Rafiudin, dan Fuhaira Amina dari Fraksi Demokrat.
Asep menyampaikan, pihaknya sangat memahami kedatangan Rt-Rw ke kantornya, yaitu terkait wacana Pemda Pandeglang untuk pengadaan sepeda listrik.
“Alhamdulillah Bupati Pandeglang memberikan penghargaan karena Rt-Rw sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat”, terangnya.
Namun , ia berharap dengan penghargaan yang diberikan kepada para Rt-Rw ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja, sebab tujuan dari pemberian sepeda ini untuk menunjang kinerja Rt-Rw.
“Kita dari DPRD juga menyetujui, karena memahami betul yang dihadapi dimasyarakat terutama mobilitas. Alhamdulillah Bupati memberikan perhatian, karena itu peran bapak dan ibu dilapangan harus ditingkatkan”, pungkasnya.
Sementara Fuhaira Amina pimpinan DPRD dari fraksi Demokrat mengatakan, pengadaan sepeda ini harus melalui proses dalam pembahasan dari Badang Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan Fuhaira tidak semua memiliki pandangan yang sama oleh sebab itu ada beberapa fraksi yang menolak.
“Dalam laporan Banggar mereka pada prinsipnya menyetujui, karena ini penting dalam mendukung kinerja bapak dan ibu”, ungkapnya.
Karena ini penting dalam mendukung kinerja Rt-Rw, dikatakan Fuhaira, anggota DPRD sepakat dengan apa yang diinginkan Bupati.
“Tapi kami lebih sepakat untuk kenaikan insentif nya bukan dalam Sepeda listrik, Hp, maupun pengeras suara”, lanjutnya. (Asep)
