koranbanten.com – Gubernur Banten, Rano Karno menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Senin (18/7/2016). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah.
Dalam sambutannya, Rano mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dapat disampaikan melalui laporan realisasi anggaran dengan meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dimana untuk realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 7,328 triliun lebih atau 95,89 persen dari Rp 7,642 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 4,972 triliun lebih atau 98,09 persen dari target sebesar Rp 5 triliun lebih.
“Kemudian pendapatan tranfer sebesar Rp 2,349 triliun lebih atau 91,59 persen dari target sebesar Rp 2,564 triliun lebih, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6,415 triliun atau 86,37 persen dari target sebesar Rp 7,427 triliun lebih,”kata Rano.
Selanjutnya realisasi belanja dan tranfer sebesar Rp 8,084 triliun dengan rincian realisasi belanja daerah sebesar Rp 5,505 triliun lebih atau 83,70 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 6,577 triliun, yang terdiri dari belanja operasional terealisasi sebesar Rp 4 triliun lebih atau 88,22 persen dari anggaran sebesar Rp 4,608 triliun, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 545,212 miliar lebih atau 95,94 persen dari anggaran sebesar Rp 568,307 miliar lebih, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 1,888 triliun lebih atau 80 persen dari anggaran sebesar Rp 2,359 triliun.
Berikutnya belanja hibah terealisasi sebesar Rp 1,5 triliun lebih atau 97,13 persen dari anggaran sebesar Rp 1,544 triliun, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp 131,217 miliar lebih atau 96,31 persen dari anggaran sebesar 136,250 miliar, belanja modal terealisasi sebesar Rp 1,435 triliun lebih atau 74,12 persen dari anggaran Rp 1,937 triliun, dan belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp 4,497 miliar lebih atau 13,96 persen dari anggaran sebesar 32,298 miliar lebih. “Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan tranfer serta pembiayaan, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1,130 triliun lebih,”ujarnya.
Sedangkan mengenai neraca daerah Provinsi Banten yang menggambarkan keuangan Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember, yakni jumlah aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp 10,136 triliun lebih dengan rincian aset lancar Rp 1,481 triliun lebih, investasi jangka panjang Rp 586 miliar lebih, aset tetap Rp 7,981 triliun lebih, dan aset lainnya Rp 87 miliar lebih. “Untuk arus Kas Pemerintah Provinsi Banten mencatat saldo awal Rp 1,9 triliun lebih dan saldo akhir sebesar 1,1 triliun lebih,” tutupnya.
Sebelumnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten juga menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses Anggota DPRD masa persidangan ketiga tahun sidang 2015-2016, yang disampaikan masing-masing juru bicara dari delapan daerah pemilihan (Dapil) di Provinsi Banten. @ADVERTORIAL/HMS
