KORANBANTEN.com – Belum selesainya laporan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (SAPRAS) yang pelaksanaannya melalui pola padat karya Anggaran Tahun 2017 oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) diduga berdampak pada terlambatnya pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lebak. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Rusito Sos, M.Si Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/03/2018).
Masih kata Rusito, terkait belum selesainya laporan hasil pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan Padat Karya Tahun 2017, pihaknya sudah 2 kali melayangkan surat kepada para Camat se-Kabupaten Lebak.
“Hingga saat ini laporan itu tidak kunjung selesai, yang seharusnya laporan itu sudah disampaikan kepada Bupati Lebak per Januari kemarin. Bagaimana ADD mau lancar, laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan juga belum ada,” kata Rusito.
Dijelaskan Rusito, dalam surat tersebut yang disampaikan DPMD Lebak kepada para Camat, hingga tanggal 16 Maret 2018, tercatat baru sebanyak 162 desa yang telah menyampaikan laporannya.
“Bagi desa yang belum melaporkan kegiatan hasil pembangunan itu, DPMD Lebak meminta kepada para Camat untuk segera melakukan evaluasi dan membentuk Tim Khusus,” tuturnya.
Adapun tugas tim khusus yang dibentuk Camat, lanjut Rusito, yaitu untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kualitas pekerjaan dengan menyimpulkan jumlah uang yang dibelanjakan dengan hasil pekerjaan sesuai RAB dan desain gambar bagi desa yang belum menyelesaikan pembangunan 100%.
Ketika ditanya penyebab lambatnya laporan dari Kepala desa kepada Bupati melalui DPMD, Rusito menjelaskan, alasannya sangat variatif. “Selain masih adanya kekurangan dokumen berupa gambar (foto) kegiatan juga ada dugaan laporan yang telah diselesaikan pihak desa itu masih berada di kecamatan dan belum disampaikan kepada kami (DPMD) untuk di laporkan kepada bupati,” pungkasnya. (Ajat)
