KORANBANTEN.COM -Pengelolaan dana BOS kembali menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2024.
Temuan ini bisa disebut sebagai pengulangan kesalahan kembali, karena di tahun sebelumnya (2023), dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK juga menemukan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1.161.532.703,00 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tidak sesuai ketentuan.
Melihat fenenomena berulang ini, peneliti senior Populi Center yang juga akademisi Unsera Usep Saepul Ahyar, ketika diminta tanggapannya mengatakan bahwa, OPD terkait dalam hal ini Dindik Banten, tidak belajar dari kesalahan sebelumya.
“BPK kalau ada temuan itu pasti ada rekomendasi. Jadi kalau ada temuan lagi, berarti rekomendasi tidak dijalankan dan pengulangan kesalahan kembali,” ujar Usep, Kamis (29 Mei 2025).
“Saya tidak tau persis kesalahan yang diulang ini merupakan kesalahan yang sudah direkomendasi untuk diperbaiki atau temuan baru. Kalau berulang berarti tidak belajar padahal inikan dinas pendidikan harusnya berpendidikan dan belajar. Belajar dari temuan atau kesalahan yang lalu berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” imbuh Usep.
Disisi lain Usep juga menyoroti soal lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dindik Banten.
“Tangung jawab itukan berjenjang dan saya lihat fungsi pengawasan ini tidak berjalan,” tukas Usep.
“Jadi kalau bicara tentang sistem, sistem itukan terdiri dari sub-sub sistem, nah kalau disebut ulah ‘oknum’ hingga terjadi kesalahan berulang, dapat disimpulkan bahwa masih ada celah dalam sistem tersebut. Ingat rumus kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi juga kesempatan. Itu saya kira yang harus diperbaiki dan menjadi catatan pihak terkait,” pungkas Usep yang juga pernah menjadi Timsel Dewan Pendidikan Provinsi Banten.(***)
