Koranbanten.com – Walikota Serang, Tubagus Haerul Jaman meminta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar diselaraskan dengan usulan dari masyarakat yang telah dirumuskan dalam Musrenbang berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Hal tersebut dikatakan Tubagus Haerul Jaman saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2018, di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Rabu (22/03).
Turut hadir pada kegiatan ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Drs. Bob R.F Sagala, Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Komandan Kodim 0602/Serang Letkol Inf Oki Andriansyah Adiwirya, kepala LPM Untirta Gandung Ismanto, Kepala Bappeda Kota Serang Joko Sutrisno.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Serang dengan arah kebijakan prioritas usulan masyarakat untuk kesejahteraan,” ujar Jaman mengawali sambutan.
Lanjutnya, saat ini di tahun terakhir melaksanakan Musrenbang RKPD, Pemkot Serang sedang menyeleksi program yang merupakan prioritas masyarakat. Setiap tahun usulan Musrenbang selalu melebihi dari APBD Kota Serang. “Kalau APBD nya bertambah usulan yang terakomodir juga bertambah. Kami bertahap merealisasikan usulan masyarakat,” tuturnya.
Diungkapkannya juga, bahwa RKPD ini mempunyai fungsi acuan, pedoman dan jaminan kebijakan sebagai wujud nyata komitmen. “Pemkot Serang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan masih menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur wilayah,” katanya.
Adapun, prioritas pembangunan daerah di tahun 2018, diterangkan Jaman meliputi, penguatan infrastruktur wilayah, tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan dan sosial), peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah, pengembangan sektor pertanian (ketahanan pangan), pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta koperasi, penguatan tata kelola pemerintah daerah.
Jaman berharap semua masukan atau harapan masyarakat dapat terealisasi, meskipun harus secara bertahap. “Masing-masing kecamatan usulannya berbeda karena terkadang kebutuhan masyarakatnya berbeda,” tandasnya menutup sambutan.(kie/sin).
