KORANBANTEN.COM – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan pemerintah akan hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan akan listrik. Selain melalui program listrik masuk desa, Pemprov ingin agar pulau-pulau berpenghuni diwilayah Provinsi Banten mendapatkan akses listrik dengan maksimal.
Hal tersebut terungkap saat Wagub menerima kedatangan PLN Cabang Induk Distribusi Banten, di Kantornya di KP3B. Pada kesempatan itu, Andika Hazrumy yang ditemani oleh Kepala Dinas Sumbet Daya Energi dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Eko Palmadi mengungkapkan bahwa kebutuham masyarakat Banten akan listrik cukup tinggi, namun ada sejumpah daerah yang hingga saat ini belum dapat mengakses kebutuhan tersebut.
Melalui program listrik masuk desa, diharapkan masyarakat yang tinggal dipelosok desa dapat menikmati listrik yang juga merupakan kebutuham sehari-hari untuk dapat menunjang aktivitasnya. “Tahun ini kan sudah kita siapkan, program listrik desa itu. Itu kan kebutuhan masyarakat, untuk masyarakat harus segera,” ujar Wagub.
Selain itu, Wagub menginginkan agar PLN dapat terus berkomitmen bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Terlebih PLN merupakan BUMN selain mencari profit juga memiliki tanggung jawab untuk warga negara. “Seperti di pulau, itu kan butuh listrik, sementara ini kan tidak maksimal, listriknya hanya sementara. Dipulau itu (pulau panjang) penduduknya cukup padat, kita carikam solusinya agar mereka merdeka, dalam arti maksimalkan (akses listrik),” ungkapnya.
Sementara itu General Meneger PLN Unit Induk Distribusi Banten, Doddy B Pangaribuan mengungkapkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. “Tentu kita siap, kita kan BUMN selain mencari profit juga memiliki tanggung jawab itu (untuk masyarakat),” jelas Doddy.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa terkait dengan akses listrik ke pulau di Provinsi Banten, seperti Pulau Panjang pihaknya telah menyediakan listrik, hanya saja baru dapat digunakan selama 12 jam. “Namun kita juga sudah mendapat intruksi dari direksi, untuk di maksimalkan, jadi 24 jam sekarang untuk dipulau,” katanya.
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten terus berkomitmen melaksanakan Program Listrik Desa sampai Masyarakat Banten seluruhnya mendapatkan penerangan Listrik. Pada tahun ini sekitar 8.660 akan disalurkan.
Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, pihaknya di Tahun 2019 mentargetkan penerima bantuan Listrik desa sekitar 8.660 lebih Kartu Keluarga (KK) Se-Provinsi Banten.
“Kenapa sekitar 8.660 awalnya kami mentargetkan sekitar 10.000, ketika kita cek data masih banyak warga yang tidak masuk kedalam administrasi yang menjadi hambatannya,” pungkas Eko Palmadi.
Menurutnya, dari 8 Kota/Kabupaten hanya 6 Kota/Kabupaten di Banten di Tahun 2019 yang menerima bantuan Program Listrik Desa.
“Dari 8 Kota/Kabupaten minus dua Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang dan Tangsel di anggap sudah 100 persen,” tutupnya.
Program listrik desa sendiri diberikan secara cuma-cuma atau gratis, untuk menghindari adanya pungutan liar. (Sumber : bantenprov.go.id)
