SERANG - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Swadaya Masyarakat Peduli Sungai melakukan aksi unjuk rasa dihalaman kantor Kecamatan Tirtayasa, Senin (12/6). Dalam aksinya mereka menyoroti mutu pembangunan di wilayah Serang utara yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
ketua Umum Gamsut Ridho, mengatakan, bahwa potret dinamika persoalan didaerah kini telah hadir ditengah ramainya perbincangan para pengamatan kebijakan dan elemen masyarakat di serang utara. Hal ini ditenggarai karena berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas pembangunan yang tidak disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta minimnya komunikasi yang diciptakan antara pemangku kebijakan (stakeholders) dengan berbagai kalangan masyarakat.
“Kesenjangan komunikasi pembangunan inilah yang membuat sebagian masyarakat menjadi terdorong untuk melakukan berbagai cara dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutanya kepada para pemangku kebijakan,” kata pria yang akrab dipanggil Ido ini.
Munculnya kegelisahan akan mutu pembangunan di Serang Utara, kata dia tertuju pada pemerintah Kecamatan Tirtayasa yang dinilai telah melakukan berbagai intimidasi dan penggembosan untuk meredam gerakan massa dalam melakukan berbagai aksi – aksi perlawananya. Perlawanan untuk menyampaikan berbagai tuntutan masyarakat telah hadir sebagai sebuah upaya untuk bisa mendapatkan hak dan kewajiban masyarakat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang ideal dan memperhatikan aspek sosial
“Gejolak persoalan di Kecamatan Tirtayasa tidak luput dari berbagai sorotan. Setiap tahunya, kecamatan ini tidak sepi dari berbagai persoalan publik dan tidak sedikit masyarakat menjadi terdorong dan terlibat dalam berbagai urusan advokasi untuk memperjuangkan hak dan wewenangya. Lemahnya Pengelolaan birokrasi pemerintahan ditingkat kecamatan sampai ditingkat pemerintahan desa, turut menjadi sasaran kritik kekecewan masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya itu, lanjutnya persoalan lainnya adalah masih buruknya pengelolaan dana desa, lambatnya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), semakin banyaknya kerusakan infrastruktur jalan, banyaknya proyek siluman yang tak beridentitas, dan persoalan yang terbaru adalah mencuatnya dugaan normalisasi irigasi (kali) yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan, serta tidak maksimalnya pemberian konspensasi terhadap warga yang tinggal dibantaran sungai Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa.
“Ini menjadi landasan dasar seruan aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Swadaya Masyarakat Peduli Sungai,” ujarnya.
Dalam aksi ini, ia pun menuntut Camat Tirtayasa agar segera meninjau kembali keputusanya, terkait pengerjaan normalisasi irigasi yang di anggap tidak melihat dampak negatif dan kegunaannya. “Kami menuntut Camat Tirtayasa agar Segera melakukan normalisasi irigasi secara menyeluruh, menindak tegas kepala desa nakal yang selalu menyalahgunakan jabatan dan wewenang nya selaku kepala desa dan mendorong Pemerintah Kabupaten Serang segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan Rumah Tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Tirtayasa,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai agar segera mengganti atau menyuplai air bersih untuk keperluan MCK dan pertanian kepada masyarakat Desa sujung, Kebon dan Susukan, “Selama pengerjaan normalisasi irigasi berlangsung. Kami minta berantas proyek siluman yang tak beridentitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Tirtayasa Mas Elan Apandi sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi.(Kie)
