Provinsi Banten pada 4 Oktober 2026 memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26. Peringatan ini bukan sekadar momentum seremonial, tetapi menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali perjalanan Banten sejak ditetapkan sebagai provinsi tersendiri, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus membaca tantangan yang harus dijawab untuk masa depan. Tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak” memiliki makna bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan program dan angka dalam dokumen pemerintah, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam peringatan HUT ke-26, Gubernur Banten Andra Soni juga menekankan pentingnya pembangunan yang memberikan manfaat langsung dan pemerataan bagi masyarakat.
Jejak Sejarah dan Identitas Banten
Banten memiliki sejarah panjang jauh sebelum berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2000. Pada abad ke-16, wilayah ini berkembang sebagai pusat perdagangan, pelabuhan internasional, serta pusat penyebaran Islam melalui Kesultanan Banten. Salah satu periode kejayaan terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Banten ketika itu memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan regional dan internasional. Peninggalan seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan kawasan Banten Lama menjadi bukti sejarah yang masih dapat dilihat hingga sekarang.
Dalam perjalanan modern, perjuangan pembentukan Provinsi Banten merupakan bagian dari aspirasi masyarakat untuk memperoleh pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah. Provinsi Banten secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, sementara tanggal 4 Oktober 2000 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi pembentukan provinsi tersebut.
Selama 26 tahun, Banten berkembang menjadi salah satu kawasan strategis nasional. Letaknya yang berdekatan dengan Jakarta, memiliki akses ke Selat Sunda, Pelabuhan Merak, kawasan industri, kawasan pariwisata, sentra pertanian, serta kawasan metropolitan Tangerang Raya menjadikan Banten mempunyai modal ekonomi yang besar. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat Banten bagian selatan dan wilayah perdesaan.
Era Kepemimpinan Andra Soni–Achmad Dimyati Natakusumah
Era pemerintahan saat ini dimulai setelah Andra Soni dan A. Dimyati Natakusumah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025. Pemerintahan ini membawa visi “Banten maju, adil merata, tidak korupsi”, dengan penekanan pada pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Arah pembangunan kemudian diterjemahkan melalui delapan program unggulan, yaitu Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. Delapan program tersebut menunjukkan upaya menggabungkan pembangunan fisik dengan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Secara ekonomi, Banten menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Pada Agustus 2026, inflasi Banten tercatat 2,95 persen dan Nilai Tukar Petani mencapai 113,02. Sementara itu, realisasi investasi Banten pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp66,3 triliun.
APBD Banten 2026: Anggaran Besar, Tanggung Jawab Besar
Dari sisi fiskal, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 berada pada kisaran Rp10,27 triliun berdasarkan APBD yang disepakati dan ditetapkan. Struktur tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp7,48 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,58 triliun, serta pendapatan lainnya sekitar Rp6,45 miliar. Belanja daerah terdiri antara lain atas belanja operasi sekitar Rp7,30 triliun, belanja modal Rp774,81 miliar, belanja tidak terduga Rp52,02 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp2 triliun.
Penting dicatat bahwa pada September 2026 telah disepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, dengan proyeksi pendapatan berubah menjadi sekitar Rp9,72 triliun dan belanja sekitar Rp9,62 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari proses perubahan APBD dan perlu dibedakan dari APBD awal yang telah ditetapkan.
Struktur APBD tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Banten cukup besar, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab yang besar. Anggaran harus diarahkan pada program yang mempunyai dampak terukur, bukan sekadar banyaknya kegiatan. Pada APBD 2026, urusan wajib pelayanan dasar dialokasikan sekitar Rp5,89 triliun atau 58,18 persen dari struktur belanja menurut klasifikasi yang disampaikan Pemprov Banten.
Pendidikan: Banten Cerdas untuk Generasi Masa Depan
Pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam agenda pembangunan. Program Banten Cerdas diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pada 2026, Pemprov Banten meresmikan tujuh unit sekolah baru, terdiri atas dua SMA, empat SMK, dan satu sekolah khusus, dengan kapasitas sekitar 1.356 peserta didik. Program Sekolah Gratis sebelumnya telah menjangkau 801 SMA, SMK, dan SKh swasta dengan 60.705 siswa penerima manfaat.
Perluasan akses juga dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru. Misalnya, pada SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang, APBD 2026 membiayai pembangunan 12 ruang kelas baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah peserta didik.
Tantangan berikutnya bukan hanya membangun sekolah, tetapi memastikan kualitas guru, laboratorium, teknologi pembelajaran, pendidikan vokasi, keterhubungan dengan industri, dan pendidikan karakter berkembang secara bersamaan.
Kesehatan: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat
Pada sektor kesehatan, pembangunan diarahkan pada pemerataan akses serta penguatan fasilitas pelayanan. Sejumlah fasilitas baru telah dikembangkan di RSUD Malingping, RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan, dan RSUD Uwes Qorny Cilograng. Pada tingkat program nasional yang dijalankan di Banten, Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau sekitar 7,2 juta warga, sementara Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 3,5 juta penerima manfaat.
Agenda kesehatan ke depan perlu bergerak dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif. Penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, penyakit tidak menular, sanitasi, air bersih, serta pemerataan tenaga kesehatan harus menjadi bagian integral pembangunan Banten.
Infrastruktur: Membuka Konektivitas dan Ekonomi Desa
Infrastruktur menjadi fondasi penting bagi pemerataan ekonomi. Melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra, pada 2025 telah dibangun puluhan ruas jalan desa dan satu jembatan dengan panjang penanganan sekitar 71 kilometer menurut capaian terbaru yang disampaikan Pemprov Banten. Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan penanganan 33 ruas jalan desa sepanjang sekitar 46,71 kilometer, dengan anggaran sekitar Rp164–167 miliar.
Capaian tersebut memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pembangunan jalan. Infrastruktur membuka akses masyarakat terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, pusat produksi pertanian, dan kegiatan ekonomi. Data Pemprov juga menunjukkan tingkat kemantapan jalan mencapai 96,35 persen pada 2025, meningkat dari baseline 95,25 persen pada 2024.
Pesantren sebagai Kekuatan Sosial dan Pendidikan Banten
Pembangunan Banten juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pesantren. Pesantren merupakan bagian penting dari kehidupan sosial, pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat Banten. Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi dengan pondok pesantren, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren.
Ke depan, dukungan terhadap pesantren dapat diperkuat melalui peningkatan kualitas sarana pendidikan, digitalisasi pesantren, pelatihan kewirausahaan santri, penguatan literasi, kesehatan lingkungan, serta koneksi pendidikan pesantren dengan dunia kerja dan perguruan tinggi. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hambatan dan Tantangan Banten ke Depan
Meski memiliki berbagai capaian, Banten masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan Tangerang Raya dan Banten bagian selatan. Kedua, kualitas sumber daya manusia masih perlu diperkuat agar pertumbuhan industri dan investasi dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas bagi masyarakat lokal. Ketiga, tekanan urbanisasi, kemacetan, lingkungan, banjir, persampahan, dan kebutuhan infrastruktur perkotaan semakin kompleks.
Keempat, Banten harus meningkatkan kualitas tata kelola dan efisiensi belanja daerah, terutama ketika transfer fiskal mengalami penyesuaian. Kelima, pertumbuhan investasi harus diikuti dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penguatan UMKM lokal. Investasi yang besar perlu dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan rantai pasok lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tantangan lain adalah menjaga pembangunan agar tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan daya dukung wilayah.
Solusi: Bergerak dengan Data, Kolaborasi, dan Dampak
Karena itu, pembangunan Banten ke depan perlu menggunakan pendekatan berbasis data, berbasis wilayah, dan berbasis dampak. Setiap program APBD harus memiliki indikator yang jelas: berapa masyarakat yang dilayani, berapa biaya per penerima manfaat, apa perubahan yang dihasilkan, serta bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah provinsi juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, komunitas, dan masyarakat. Pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Persoalan jalan desa membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan desa; pendidikan memerlukan kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi; kesehatan membutuhkan integrasi fasilitas kesehatan; sementara pengembangan ekonomi membutuhkan dunia usaha dan masyarakat.
Pada akhirnya, “Banten Bergerak, Maju Berdampak” bukan hanya slogan HUT ke-26. Tema tersebut dapat menjadi agenda pembangunan yang menghubungkan sejarah Banten dengan masa depannya. Banten memiliki modal sejarah, posisi geografis, industri, pertanian, perdagangan, pendidikan, pesantren, dan sumber daya manusia yang besar. Tantangannya adalah mengubah seluruh potensi tersebut menjadi kesejahteraan yang lebih merata.
Jika pembangunan pendidikan menghasilkan generasi yang kompeten, pembangunan kesehatan menghasilkan masyarakat yang sehat, pembangunan infrastruktur membuka konektivitas, pembangunan pesantren memperkuat karakter, dan investasi menghasilkan lapangan kerja, maka APBD benar-benar menjadi instrumen perubahan. Banten bergerak bukan sekadar membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih tepat; bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi maju secara manusiawi; dan bukan hanya menghasilkan proyek, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Selamat HUT ke-26 Provinsi Banten. Banten Bergerak, Maju Berdampak.
