KORANBANTEN.COM – Menciptakan cipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum, Kepolisian Sektor KSKP Merak beserta jajarang menggelar operasi skala besar untuk mengantisipasi pergerakan massa peserta gerakan kedaulatan rakyat atau yang semula disebut People Power di Jakarta, yang direncanakan dilakukan 22 Mei 2019 mendatang.
Kapolres Cilegon , AKBP Rizki Agung Prakoso melalui Kepala Satuan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak, AKP Salahuddin, S.Sos, M.Si mengatakan tersebut merupakan bagian dari pengamanan Pemilu 2019, serta sebagai langkah antisipasi isu tentang gerakan kedaulatan rakyat pada 22 Mei.
Dalam kegiatan tersebut di ikuti oleh Kepala Satuan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak, AKP Salahuddin, S.Sos, M.Si, IPTU Uu Saepudin, IPDA Atep Mulyana, Brigadir Sugeng Kriss (Bhabinkamtibmas Zona 2), Brigadir M.Aristia.D (Bhabinkamtibmas Zona 1), Brigadir Abu, Briptu Wijanarko (Brimob), Baratu widjoyo ( Brimob), Serda Nunung (TNI) dan Serda Atang (TNI).
Berdasarkan isu yang berkembang, gerakan ini akan dilakukan pada 22 Mei mendatang bertepatan dengan penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU RI.
“Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan operasi penyekatan massa yang akan ke jakarta,” ujar Kepala Satuan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak, AKP Salahuddin.
Ia menjelaskan, kegaiatan ini difokus di beberapa titik transportasi yang di kawasan Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak Kota Cilegon. Dalam penyekatan menjelang rencana aksi kedaulatan Rakyat yang akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta.
“Sasaran lebih kepada penumpang kereta api , mobil pribadi, mobil boks dan bus penumpang. Satu per satu kendaraan yang melintas di kawasan kami lakukan pemeriksaan oleh petugas,” jelasnya.
Lebih lanjut Salahuddin menambahkan sementara ini hasilnya nihil, untuk penggarakan massa di Kota Cilegon menuju ke Jakarta. Untuk senjata tajam juga belum ditemukan,” tandasnya.
“Untuk masyarakat yang akan berangkat ke jakarta membatalkan niatnya, karena akan lebih banyak mudhorotnya ketimbang maslahatnya untuk keberlangsungan negara Indonesia ini. (Rls/Bidhum)
