KORANBANTEN.COM – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tangerang melakukan penandatanganan Deklarasi janji kinerja serta pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Bertempat di Aula Lapas Kelas I Tangerang, kegiatan turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Agus Toyib, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Muji Raharjo Drajat Santoso, Kepala Divisi Keimigrasian, Ahmad Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Perwakilan BNN Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang, Polres Kota Tangerang, dan Kejaksaan Negeri Tangerang serta diikuti secara daring oleh jajaran Unit Pelaksana Teknis Wilayah Tangerang Raya. Kamis (18/02).
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Banten dan Forkopimda Tangerang Raya.
Dalam paparannya, Kakanwil Kumham Banten menyampaikan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini adalah momentum awal yang sangat penting dalam upaya melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Melayani karena merupakan wujud komitmen seluruh Jajaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan konsisten terhadap apa yang telah dicanangkan.
“Pencanangan ini sejatinya bukan hanya seremonial semata, namun langkah awal kita dalam mengimplementasikan ke dalam impelementasi yang nyata. Tunjukan sikap mau berubah, berubah secara nyata, bukan sekedar wacana atau konsep. Kita harus siap untuk berubah dan mau menerima perubahan. Karena untuk mewujudkan Zona Integritas membutuhkan tekad yang kuat dan semangat yang kuat. Tunjukan jika seluruh jajaran paham apa aitu Zona Integritas. Lakukan internalisasi sampai jajaran terbawah bahkan termasuk Para Warga Binaan Pemasyarakatan,” kata Kakanwil.
Tidak hanya itu, Kakanwil berharap seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis bisa menjadi Leader yang mampu menjadi Teladan bagi jajaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya.
“Saya berpesan kepada Para Kepala Satker untuk sering turun ke lapangan. Lihat kondisi jajarannya. Pastikan jika mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Karena tidak adanya masalah yang timbul saat Saudara memimpin sebuah UPT, itu merupakan Legacy. Kenapa? Karena itu menandakan jika sebagai Kepala UPT, Saudara mampu melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan baik,” tegasnya.(Dede).
