KORANBANTEN.COM – Perkumpulan Urang Banten (PUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PW Nahdlatul Ulama, PW Muhammadiyah, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Banten dan hadir mewakili Pemprov Banten, Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama untuk membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten, bertempat di Aula MUI, Serang, Banten. Rabu (09/09).
Prof. Dr. H. A.M. Romly, Ketua Umum MUI mengaku, bahwa dirinya telah memapaparkan dalam rangka memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Banten perlu untuk membuat nota kesepakatan antar ormas se-Banten.
“Ya, melihat dari suksesnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden, maka kami berinisiasi membentuk semacam KNEKS di level provinsi, dengan harapan Banten ini jadi pioner yang bisa sukseskan ekonomi syariah di seluruh sektor, seluruh ekosistem ekonomi. Maka, alhamdulillah, atas izin Allah SWT. akhirnya hari ini lahirlah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten, ” ujarnya.
MUI telah mencanangkan arus baru ekonomi indonesia dengan Ekonomi Syariah sebagai soko gurunya. MUI Provinsi Banten berusaha keras agar pengembangan ekonomi syariah di Banten menjadi gerakan. Beberapa langkah telah dilakukan.
Pertama, membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Syariah, dengan kegiatan antara lain mengadakan pelatihan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah dan pelatihan bagi calon pengusaha wanita bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten.
Kedua, melakukan sertifikasi halal bagi UMKM bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten.
Ketiga, bekerja sama dengan PUB, ICMI, IAEI Indonesia, dll menyelenggarakan Webinar Ekonomi dan Keuangan Syariah setiap minggu dengan narasumber para ekonom dan bankir. Kegiatan ini terus berjalan. Hasil Webinar dihimpun, dokumentasikan dan olah menjadi buku. Dua atau tiga bulan ke depan Insya Allah akan terbit. Motor penggerak dari kegiatan ini adalah PUB.
Keempat, mengadakan peluncuran QRIS untuk Kencleng Digital sebagai gerakan peningkatan amal umat untuk pemberdayaan dan pemakmuran mesjid bekerjasama dengan BI Perwakilan Banten, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Banten dan Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Wilayah Jakarta-Banten. Pelaksana operasional adalah DMI dan BSM.
Kelima, penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama dengan PUB, PW Nahdlatul Ulama, PW Muhammadiyah, ICMI, HISSI, IAEI, FSPP dan MES untuk membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten.
Menurut Romly, KDEKS ini akan menjadi motor penggerak ekonomi syariah di daerah Banten. Arah kebijakan dan program KDEKS Banten akan mengacu kepada arah kebijakan dan program KNEKS yang diketuai Presiden RI.
“Harapannya, Banten akan menjadi KIBLAT pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ucapnya.
Ditambahkan Romly, berbagai langkah yang telah dilakukan adalah sebagai upaya menguatkan posisi MUI sebagai tempat berhimpunnya para ulama, zuama dan cendekiawan Islam sekaligus sebagai rumah atau tenda besar bagi Ormas-ormas dan Lembaga Islam, yang memunyai fungsi khadimul ummah (palayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah).
“Implementasi fungsi MUI tersebut dijalankan dalam dua peran, himayatul ummah (menjaga umat) dan himayatud daulah (menjaga negara),” tandasnya.
“Dengan demikian, umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya tidak terjerumus ke dalam jurang kemelaratan, dan negara dapat mencapai tujuan nasinonalnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” imbuh Romly menambahkan.
Hadir juga dalam kesempatan ini, mewakili PUB, Muhammad Hasan Gaido menyampaikan bahwa KDEKS ini akan menjadi akselerator ekonomi dan keuangan syariah di Banten.
“Selanjutnya kami akan bahas langkah strategi ke depan yang konkrit demi mewujudkan Indonesia Sentral Ekonomi Syraiah Dunia dimulai dari Banten yang terkenal dengan tanah jawara dan tanah ulama dengan moto iman dan taqwa, Banten memiliki kawasan wisata halal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal atau kawasan industri halal, dll,” jelas Hasan Gaido.
Hasan melanjutkan, walau bagaimanapun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dan semakin dekatnya ancaman resesi ekonomi nasional. Kehadiran KDEKS ini adalah harapan upaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi syariah melalui Ekosistem Halal Value Chain (HVC) yang terdiri dari berbagai unit ekonomi mulai dari ekonomi pesantren, UMKM, Korporasi dan lainnya.
“KDEKS akan diketuai langsung oleh Gubernur, mengacu pada KNEKS yang diketuai langsung Presiden RI dan Wakil Presiden sebagai Ketua hariannya. Inilah terjemahan dari motto Iman dan Taqwa yang ada di Banten,” tutup CEO & Founder Gaido Group.(rls)
