KORANBANTEN.COM – Pengadaan ribuan sepeda listrik untuk ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang di rencanakan Bupati Pandeglang, Irna Narulita senilai 38 miliar, di tolak oleh sejumlah fraksi saat rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023. di gedung DPRD Pandeglang, Rabu 10 Agustus 2022.
Dalam pembahasan tersebut, ada empat (4) fraksi yang menolak pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW diantaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Kemudian fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepedah listrik tersebut diantaranya, Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
Anggota Fraksi Gerindra, TB Udi Juhdi mengatakan, pembahasan tersebut terlihat alot, sejak dimulainya pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, sehingga rapat paripurna tentang penyampaian laporan Banggar RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2023, sempat tertunda karena sudah di jadwalkan pukul 16.00 WIB di laksanakan pada pukul 19.00 WIB. “Berdasarkan kolektif kolegian itu disetujui, karena secara voting fraksi yang menolak kalah,” katanya.
Udi mengakui, lebih mendorong insentif ketimbang pengadaan sepedah listrik untuk RT dan RW. Pasalnya, masih ada yang lebih penting ketimbang sepedah listrik yaitu program pembangunan insfratruktur jalan yang masih banyak.”Dari sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKB, Ade Muamar. Dirinya mengaku bahwa untuk saat ini Kabupaten Pandeglang lebih penting membangun infratruktur jalan, ketimbang sepeda listrik. Karena, masih banyak dipelosok minim pembangunan infrastruktur.
“Lebih baik fokus infrastruktur dan insentif RT dan RW nya ketimbang pengadaan sepedah listrik,” tegasnya. (Asep)