KORANBANTEN.COM – DEKLARASI Nasional Kelahiran Gerakan Bumi Putera (GBP) berlangsung Rabu(27/2) siang di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, dihadiri, antara lain, Letjen TNI(Purn). Syarwan Hamid, Dr. HS Dillon, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Rocky Gerung dan berbagai tokoh dan penggerak organisasi kemasyarakatan nasional yang bertemakan ‘gerakan pribumi’. Acara dihadiri wakil-wakil dari Dewan Pengurus Daerah, Cabang dari sekitar 30 provinsi, 350 kota dan kabupaten yang telah terbentuk.
Dalam acara deklarasi, Ketua Umum DPP GBP Dr. Haryono Edi Hermawan MM menyampaikan Pidato Politik, mengenai arah perjuangan GBP ke depan, khususnya dalam masalah keadilan yang masih jauh dari amanah para pendiri negara ketika mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan di tahun 1945.
“Mengapa Proklamasi dinyatakan, adalah karena para pendiri negara ingin mengangkat anak negeri, para Bumi Putera dari keterhinaan dan keterhambaan di zaman kolonial. Meskipun mereka adalah pewaris-sah negeri namun nasib mereka tertinggal jauh dari lapisan penduduk Eropa dan Timur Asing, politik apartheid zaman kolonial. Karena itu, pendiri negara telah menjanjikan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang emas untuk mengangkat harkat dan martabat serta status Bumi Putera kepada siapa kemakmuran dan kesejahteraan mesti dipersembahkan. Namun, selama lebih dari 73 tahun keadilan bagi Bumi Putera semakin jauh dari amanah mereka,” tegas Ketua Umum DPP GBP.
“Gerakan Bumi Putera juga mencatat semakin merosotnya peran internasional Indonesia bahkan di tingkat ASEAN sekalipun. Kita harus mendorong peningkatan peran Indonesia di Organisasi Konperensi Islam dan di PBB guna menjamin umat Islam di Myanmar dan di China dan terutama Bangsa Palestina memperoleh keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusianya. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita adalah negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Membantu bangsa-bangsa Muslim untuk memperoleh kedudukan dan martabat yang memenuhi standar HAM, adalah amanat dalam Pembukaan UUD 1945,” demikian Ketua Umum GBP, Haryono Edi Hermawan.
Letjen TNI (Purn.) Syarwan Hamid mengingatkan situasi kritis sedang dihadapi Indonesia berkaitan dengan keinginan komunis didukung oleh RRC untuk berkuasa di Indonesia. Kelahiran Gerakan Bumi Putera adalah jawaban kita bukan saja untuk memperjuangkan keadilan di tanah air bagi kaum Bumi Putera, tetapi juga untuk menggerakkan potensi bangsa untuk menghempang tekanan dan pengaruh internasional terhadap Indonesia.
“Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia dan semakin intensif sekarang ini adalah ambisi RRT untuk menundukkan dan menjadikan negara-negara sasaran adalah strategi global komunis untuk menguasai dunia. ‘Nepalisasi’ penundukan suatu negara yang juga terjadi di Bhutan, Timor Leste, di Amerika Latin dan di Afrika seyogianya menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia untuk mewaspadai penundukan negeri ini dengan berbagai cara. Tujuan RRT menghalalkan segala cara dan muslihat sedang dimainkan di NKRI,” Jenderal Syarwan mengingatkan.
Sementara itu, tokoh penggerak dan advokasi Bumi Putera, Dr. Sri Bintang Pamungkas menyatakan “Gerakan Bumi Putera” lahir untuk memperjuangkan hak-hak anak negeri sebagaimana amanat pendiri negara. Menurutnya, ruh dan semangat yang terdapat dalam Proklamasi dan UUD 1945 itu telah hilang dalam proses amandemen yang merupakan titipan pihak luar. Jawabannya adalah kita harus kembalikan UUD 1945 dalam bentuk aslinya, namun tetap mengakomodir perkembangan yang baik dan teruji. Sedangkan penggerusan terhadap sisem politik dan ekonomi bahkan sosial budaya harus dihentikan.
“Sejak Reformasi arah sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi dalam kebijakan negeri ini kian menjauh dari cita-cita Proklamasi. Negara semakin kabur dalam mempertahankan hak-hak sah anak negeri. Ke depan Negara harus hadir, dan untuk itulah mengapa kita perlu mengembalikan UUD 1945 dalam bentuk aslinya, guna menata negeri sesuai dengan amanat pendiri negara,” katanya.
Rocky Gerung yang hadir sebagai undangan serta Deklarator menyampaikan dalam orasinya menyambut kelahiran Gerakan Bumi Putera untuk memulihkan rasa keadilan di tanah air. Gerakan ini bukan politik identitas tentang warna kulit, melainkan karena solidaritas kebersamaan dengan visi, misi, dan komitmen dalam memperjuangkan keadilan. Tanpa adanya keadilan, maka persatuan nasional di negeri ini akan terus dirongrong baik dari dalam maupun dari luar. Jadi, Gerakan Bumi Putera bukan politik identitas, tetapi wadah perjuangan semua anak negeri untuk memperjuagkan keadilan yang semakin langka di semua bidang, politik, ekonomi dan sosial budaya, tegas Rocky.
“Bumiputera dengan kulit coklat tetapi menjadi bagian dari warganegara berperilaku koruptif yang mengeksploitasi alam sehingga menimbulkan kerusakan dan ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan, tidak lebih baik daripada seorang Dr. HS Dillon yang dikenal seorang keturunan elit India, namun senantiasa otentik bila berbicara soal keadilan dan kemiskinan yang semakin memburuk di tanah air,” tegas Rocky.
Sementara itu, DR. HS. Dillon sebagai Deklarator menyambut kelahiran Gerakan Bumi Putera sebagai bagian dari solusi krusial yang dihadapi bangsa ini yang kebingungan di tengah-tengah perubahan besar serentak di tataran global, regional bahkan nasional.
“Kelahiran GBP merupakan ide yang luar biasa. Kita harus mendorong tercapainya pengarusutamaan program pembangunan untuk Bumi Putera, baik pemberdayaan melalui akses yang lebih besar kepada sumberdaya dan teknologi maupun peningkatan daya-juang Bumi Putera sebagai penggerak kemajuan yang berkeadilan di Tanah Air,” demikian Dr. HS Dillon.
GBP dibentuk berdasarkan Akta Notaris 20 Mei 2018, dan telahmendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada bulan Juli 2018.
Sebelum deklarasi, Dewan Pimpinan Pusat GBP, mengadakan beberapa kali diskusi dengan berbagai tokoh nasional untuk menentukan visi dan misi, serta platform gerakan, maupun road-map ke depan. Juga dibahas langkah-langkah untuk mengintegrasikan semua organisasi bertemakan ‘Bumi Putera’ untuk mengefektifkan perjuangan pengarusutamaan agenda menyangkut kepentingan Bumi Putera di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya termasuk pendidikan, dalam program pembangunan nasional jangka-panjang.
Para tokoh yang aktif mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan Bumi Putera sepakat dengan jati-diri GBP religius, inklusif dan nasionalis, dengan visi: “Menjadikan Bumi Putera, Pewaris-Sah Bangsa Menjadi Pemilik NKRI” dan dalam rangka perjuangan akan membentuk think-tank guna merumuskan arah serta substansi perjuangan GBP. Mereka sepakat untuk mengintegrasikan semua organisasi beragenda kepentingan Bumi Putera ke dalam struktur Gerakan Bumi Putera, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Menurut Sekretaris Jenderal Hazairin Pohan, sejumlah tokoh nasional yang mendukung kelahiran GBP, antara lain, Prof. Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Faisal Basri, Imam Masjid New York Dr. Shamsi Ali, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, Ir. Sudirman Said, Fahri Hamzah, Letjen TNI (Purn.) Syarwan Hamid, Letjen TNI (Purn.) Geerhan Lantara, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Pembaca Naskah Tritura Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Prof. Dr. Sidik, Penulis Akmal Nasery Basral, pakar Semiotika Dr. Acep Iwan Saidi, Rektor Uhamka Prof. Dr. Suyatno dan beberapa rektor serta Duta Besar senior, wartawan senior, tokoh muda dan budayawan. Sebagian besar pada pendukung bersama 50 tokoh lainnya telah membubuhkan tandatangan menjadi Deklarator kelahiran GBP secara nasional.
Mengapa gerakan Bumiputera lahir?
Pertama, membangkitkan kesadaran yang kuat di kalangan generasi muda dan mengingatkan semua elit politik bahwa Bumi Putera adalah pewaris sah namun belum menjadi pemilik NKRI, padahal ini menjadi amanah para pendiri negara pada saat Proklamasi.
Kedua, sebagai sarana untuk menyatukan dan memperjuangkan pengakuan, perlindungan, pengarus-utamaan hak hak istimewa yg sah kepada rakyat bumi putra di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya dalam program pembangunan negara.
Ketiga, mendorong generasi muda dan seluruh komponen bangsa menyepakati arah masa depan dalam mengembalikan hak-hak Bumi Putra sebagai pewaris-sah menjadi pemilik NKRI sebagai komponen utama bangsa, dengan jaminan kuat konstitusi, hukum perundang- undangan, dan program pembangunan nasional, berdasarkan semangat dan ruh Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk aslinya, demikian Sekjen Hazairin Pohan.(rls)
