KORANBANTEN.COM – Anggota DPRD Provinsi Banten asal daerah pemilihan sembilan Pandeglang, Hj. Nurul Wasiah dalam reses masa sidang kedua di tahun 2021, menyebutkan, bahwa aspirasi program pertanian, program pendidikan dan infrastruktur masih jadi dominan aspirasi saat reses bersama masyarakat Pandeglang, Jumat (5/2/21).
Dari hari pertama jumat lalu (25/2) kata Nurul, hingga hari terakhir hari ini jumat (5/3) rata-rata masyarakat Pandeglang menyampaikan aspirasi yang di himpun menjadi tiga dominasi kelompok.
“Kelompok yang pertama soal program pertanian, ceritanya beragam, dari mulai cerita kelangkaan pupuk, komiditi padi hitam, hingga harga beras murah dan belum ada solusi dari pemerintah”, ujarnya.
Selanjutanya kata Nurul, kelompok yang kedua, adalah dominasi program bansos dan bantuan pendidikan, Kelompok kedua ini lebih ke arah bansos dan bantuan pendidikan, “bahkan masyarakat ada yang membandingkan dengan kabupaten Bandung yang Pemkabnya telah melaksanakan program bantuan dana pendidikan bagi yang kuliah”, kata Nurul.
Lanjut Nurul, kelompok ketiga, aspirasi ini paling dominan disuarakan, yaitu Inprastruktur jalan dan jembatan, mulai poros jalan di perkampungan, jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi.
“Mereka (masyarakat-red) menyebut, bahwa jalan merupakan bagian yang tak kalah penting dalam pertanian, terutama hambatan distribusi hasil panen sering dikeluhkan oleh Masyarakat”, Ujar Nurul.
Nurul berjanji akan meneruskan semua aspirasi dari masyarakat Pandeglang kepada pemerintah dan dinas terkait saat sidang paripurna mendatang.
“Terutama yang sesuai dengan mitra kerja komisi dua, aspirasi diluar itu juga tetap akan saya sampaikan ke teman-teman fraksi agar jadi masukan untuk disampaikan”, imbu Nurul.
Nurul menambahkan, pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi Banten, gubernur, wakil gubernur beserta jajaran dinasnya harus lebih responship terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Terlebih harus cepat menanggapi persoalan terkini harga gabah murah yang belum ada solusi jitu nampaknya, pemerintah melalui bulog tak lagi menyampaikan standar – standar kualitas, akan tetapi membimbing dan melakukan pendampingan agar standar tersebut tercapai oleh petani”. tutup Nurul. (Asp)
