Ia menuturkan, wacana full day school harus mempertimbangkan kebijakan otonomi daerah, apalagi di beberapa daerah ada sekolah madrasah yang proses belajar mengajarnya berlangsung pada sore hari. “Pemkab Serang tidak serta merta menjalankan program full day school kalau sudah ada payung hukumnya, tergantung kebijakan kepala daerah. Kan ada otonomi daerah. Apalagi di Kabupaten Serang ini kan banyak sekolah madrasah, terus nanti itu gimana? Saya melihat full day school akan membebani peserta didik,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya akan menunggu perkembangan wacana full day school yang digagas oleh kemendikbud tersebut. “Kita lihat saja perkembangannya seperti apa, karena kan wacananya juga bahwa bagi siswa yang mampu harus membantu siswa yang kurang mampu. Kalau pada akhirnya itu menjadi kebijakan Pak Menteri, kita akan bicarakan seperti apa penerapannya, yang penting peserta didik tidak terbebani dengan kebijakan yang ada,” paparnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Heri Azhari mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya wacana full day school yang digagas kemendikbud tersebut. “Kita di daerah harus menjalankan gagasan menteri tersebut kalau sudah ada payung hukumnya. Ini hal positif, karena dalam satu hari anak kita dalam pengawasan penuh di sekolah. Kemudian yang harus disiapkan oleh sekolah adalah SDM dan sarana prasarana dari sekolah itu sendiri, sehingga anak didik kita merasa nyaman ketika berada di sekolah,” kata Heri.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi terkait kesiapan SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pendidikan di Kabupaten Serang. “Kita juga ada madrasah di beberapa daerah tentu kurikulumnya harus disesuaikan karena pelajaran agama tetap harus ada. Jangan sampai satu daerah disamakan dengan daerah yang lain. Pasti Pak Menteri juga sudah melakukan kajian dan diskusi dengan kementerian lain seperti menteri Agama,” ujarnya. @DF
