KORANBANTEN.COM – Pernyataan petinggi PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa kantor media bisa rata dengan tanah apabila memuat berita yang menyinggung pemimpin partai itu patut disayangkan.
Pernyataan tersebut dinilai telah mencoreng nama baik Indonesia.
Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) Teguh Santosa mengatakan, bahwa selama ini dalam berbagai forum wartawan ASEAN, praktik kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers di Indonesia kerap dijadikan sebagai model.
“Selama ini, terutama pasca Orde Baru, ada semacam “kecemburuan” di kalangan teman-teman wartawan ASEAN melihat kemerdekaan pers di Indonesia. Terlepas dari indeks kemerdekaan pers yang dirilis Reporters Without Borders setiap tahun, paktik kemerdekaan pers di Indonesia dinilai cukup asyik dan cukup baik. Prinsip self regulation yang dianut masyarakat pers nasional menjadi contoh yang diidam-idamkan dan coba ditiru di negara-negara ASEAN lainnya,” ujar Wakil Presiden CAJ Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dalam prinsip self regulation yang didasarkan pada UU 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers yang dibentuk masyarakat pers nasional menjadi instrumen utama yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dengan berbagai kegiatan, mulai dari mendorong peningkatan kapasitas kerja wartawan dan profesionalisme perusahaan media, hingga penyelesaian sengketa atas pemberitaan atau karya jurnalistik produk pers.
Pernyataan bernada ancaman yang disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Bambang Wuryanto sangat berbahaya. Menurut Teguh, karena disampaikan oleh seorang pejabat penting partai, pernyataan itu bisa dimaknai sebagai “instruksi” atau “restu” kepada kader dan simpatisan partai untuk melakukan represi sekeras mungkin terhadap media.
“Saya khawatir ini bisa memicu kekerasan terhadap wartawan dan media hingga ke level yang sangat sadis dan tak terbayangkan sebelumnya,” ujar Teguh sambil mencontohkan pembantaian Ampatuan di Provinsi Maguindanao, Filipina, tahun 2009 yang menewaskan 58 orang, termasuk 34 wartawan.
Pernyataan “rata dengan tanah” disampaikan Bambang Wuryanto sebagai respon atas pemberitaan Radar Bogor yang menyoroti aktivitas dan gaji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Kalau pemberitaan kayak begitu, Radar Bogor memberitakan di Jawa Tengah, saya khawatir itu kantornya rata dengan tanah,” kata Bambang.
Di sisi lain, Teguh juga mengapresiasi seruan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan putranya Prananda Prabowo agar seluruh simpatisan dan kader PDIP menjaga hubungan baik dengan media.
Prananda Prabowo yang juga Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP meminta agar ketidakpuasan terhadap pemberitaan media ditempuh dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang.
“Semoga pernyataan yang disampaikan ini dapat menghindarkan situasi terburuk yang bisa membahayakan kemerdekaan pers kita,” demikian Teguh menanggapi seruan tersebut. (RILIS)
