KORANBANTEN.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan menggelar demonstrasi di gedung Pendopo Bupati dan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/5/21).
Dalam orasinya mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan terhadap mafia proyek di Kabupaten Pandeglang.
Dalam pantauan di lapangan, aksi demo dimulai pada pukul 14.00. Para warga yang sebagiannya pengusaha lokal, awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Ar-Rahman. Untuk menuju gedung Pendopo dan ULP, mereka melakukan aksi long march dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan brantas mafia proyek, usut tuntas oknum anggota DPRD yang diduga terlibat bermain Proyek, pecat dan tangkap Kepala ULP Pandeglang. Aksi yang berlangsung damai ini mendapatkan pengamanan ketat aparat kepolisian.
Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIP) Uday Suhada menilai, mafia proyek di Pandeglang sudah tidak asing di kalangan para pengusaha.
“Kasus monopoli proyek di Kabupaten Pandeglang sudah terjadi bertahun-tahun. Silahkan tanyakan kepada para pengusaha apakah pengkondisian itu tidak pernah terjadi atau selalu terjadi. Faktanya, dipastikan seluruh proyek APBD Pandeglang tahun 2021 yang ditenderkan sebagian besarnya dimonopoli,” kata Uday, dalam orasinya.
Orator Aksi Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan Ucu Fahmi menyebutkan, kekuasaan saat ini ibarat tirani yang bobrok tengah dipertontonkan dengan segala arogansi akibat mental pejabat yang koruptif. Bahkan, wakil rakyat juga dibuat tak berdaya oleh kekuasaan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban.
“Seharusnya kepala daerah, pejabat dan DPRD bersuara menyampaikan keluhan rakyat, tapi malah ikut menjadi mafia proyek. Semua itu bertujuan untuk memperkaya diri dan terindikasi melakukan kemufakatan jahat dengan cara melakukan monopoli proyek. Salah satunya terjadi di ULP yang diduga proses lelang dilakukan dengan penuh rekayasa,” ujarnya. (Asp)
