KORANBANTEN.COM – Puluhan mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMNI dan LMND Pandeglang menyuarakan aspirasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD),Senin (8/3/21).
Dalam aksinya mereka menuntut anggaran Perdin yang mencapai 88 Miliar dinilai tidak rasional. Seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi.
Ketua HMI cabang Pandeglang Hadi Setiawan dalam orasinya mengatakan, DPRD kabupaten Pandeglang dalam menyusun pembahasan anggaran tahun 2021 seharusnya memikirkan kepentingan masyarakatnya, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami melihat tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya 38 miliar yang sekarang meningkat menjadi 41 miliar, artinya mereka sudah hilang hatinurani sebagai Wakil Rakyat Pandeglang,” kata Hadi.
Hadi menambahkan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang lebih menonjol ada di dinas kesehatan yang mencapai hingga 26 miliar.
“Belum lagi dinas yang lain seperti dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mencapai 3 miliar,” ungkapnya.
Hadi menegaskan, anggaran perjalanan dinas sampai sebesar itu bagaimana urgensinya.
“Jangan-jangan itu akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok uang rakyat,” tegasnya.
Sementara itu di tempat yang sama, ketua LMND Pandeglang Muhamad Fikri mengatakan, melihat kejadian ini terkesan tidak transparan, bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan beberapa unsur OKP dan terkesan ditutup-tutupi oleh Pemerintah kabupaten Pandeglang.
” Kita patut menduga terjadi praktek pelanggaran administrasi dan korupsi, dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan Dinas,”ujar Fikri
Untuk itu kata dia, Pemerintah kabupaten Pandeglang merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai 88 Miliar.
“Kami meminta Pemkab untuk merefocusing anggaran perjalanan dinas agar dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Infrastruktur jalan yang hancur terutama jalan daerah,”pintanya. (Asp)
