KORANBANTEN.COM-Petani yang menjerit sulitnya membeli pupuk membuat efek terhadap beberapa stakeholder agar di evaluasi, terutama Mantri Tani Desa (MTD). Pasalnya, kebijakan diadakannya MTD dirasakan tidak banyak membantu program pemerintah. Oleh karena hal tersebut, aktivis Lebak Selatan (Baksel) meminta agar Bupati Lebak evaluasi kinerja MTD.
Bucek, aktivis Baksel meminta agar Bupati Lebak evaluasi kinerja MTD di seluruh Kabupaten Lebak, dan dirinya menegaskan jika kinerja MTD tidak dirasakan manfaatnya oleh petani atau masyarakat, MTD diminta dihapus.
“Kami pinta Bupati Lebak agar evaluasi kinerja MTD, jika memang tidak bermanfaat bagi program pembangunan, petani dan masyarakat, kami pinta agar MTD dihapus. Namun apabila dirasa masih diperlukan, MTD harus diberdayakan agar benar-benar bermanfaat bagi para petani atau sektor pertanian,” tegasnya.
Bucek menyayangkan jika anggaran pemerintah digunakan untuk MTD, sedangkan secara kinerja dan manfaat dirasakan kurang oleh petani dan masyarakat.
“MTD itu menggunakan anggaran pemerintah melalui desa, namun pengamatan kami, kinerja dan manfaatnya tidak dirasakan, bahkan banyak pihak desa yang mengatakan MTD jarang ke desa, MTD tidak pernah ke sawah atau lahan pertanian warga, yang seharusnya dapat menggali potensi sektor pertanian dan memajukannya,” kata Bucek.
Ditambahkannya, seluruh stakeholder sektor pertanian seharusnya dapat membantu kendala para petani, bukan dibiarkan, terutama masalah pupuk yang saat ini dikeluhkan petani.
“Sebenarnya bukan hanya MTD saja yang saya sayangkan, namun organisasi-organisasi sektor pertanian pun seperti KTNA, HKTI, Gapoktan di Lebak dan tingkatan pengurus Provinsi Banten seperti tidak berbuat apa-apa, namun karena MTD dibiayai oleh pemerintah, maka MTD dahulu yang kami soroti,” ungkapnya.
Terpisah, salah seorang MTD ketika diwawancarai menjelaskan dirinya selalu aktif di desanya, dan menanggapi hal tersebut dirinya menyebutkan karena SDM dari MTD itu sendiri.
“Kalau terkait kinerja, itu kembali ke SDM, banyak SDM MTD hanya lulusan SLTA, yang kurang mengerti masalah Pertanian. Kita sebenarnya terus koordinasi dengan pihak koordinator Pertanian, tetapi perlu diketahui atasan kami ialah kepala desa karena legalitas SK dari Kades. Adapun terkait keaktifan, itu kembali ke individu masing-masing,” pungkas MTD yang tidak mau disebutkan namanya.(cex)
