KORANBANTEN.COM – Bencana pandemi covid19 terus menghantui kehidupan masyarakat Banten. Alih-alih fokus menangani pandemi. Gubernur Wh-Andika sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing. Inilah menjadi bukti bahwa prioritas Wh-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid19.
Watak pemerintah masih saja memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Menjadi perhatian kita semua. bagaimana tindakan Pemprov merespons resesi Indonesia. PEN di fokuskan kepada tiga aspek : Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur.
Terlebih di awal Wh-Andika diketahui mengajukan peminjaman dana (Hutang) Ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur di bawah kementerian keuangan RI. Hitungan yang diajukan oleh Wh-Andika adalah 4.9 Triliun sekitar 856 Miliar masuk kepada APBD perubahan 2020 dan sisanya 4.1 Triliun masuk ke APBD Murni 2021. Pembayaran hutang ini di bebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Jelas kita lihat barometer tindakan yang dilakukan Pemprov jauh dari kepentingan untuk rakyat. Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat. Jika, kita rinci dana pinjaman sebesar 856 miliar masuk untuk pembiayaan Sport Center yang menyedot dana sebesar 430 Miliar atau sekitar 50,22 Persen artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center.
Dana tersebut di rencanakan untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah 7.500. kita akhirnya tahu bagaimana empati dari Pemprov untuk Masyarakat sendiri.
Sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari Wh-Andika yang semakin amburadul dalam membangun Banten. DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program gubernur malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan.
Situasi yang krisis dialami oleh masyarakat tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten. Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat rasanya sudah jauh dari harapan. Sudah seharusnya gubernur peka terhadap keadaan Masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. situasi sekarang memaksa semua serba daring. Perlu biaya lebih untuk para orang tua. Terlebih Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mendapatkan stimulus bantuan dari Pemprov padahal ini adalah jantung pergerakan ekonomi rakyat kecil.
Maka dari persoalan di atas kami dari KASiBAT menuntut kepada Wh-Andika :
1. Pendidikan dan Kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN.
2. UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN.
3. Realokasi dana anggaran harus transparan
4. Komitmen padat karya dalam pembangunan sport center.(rls)
