KORANBANTEN.com – Pemerintah saat ini tengah membangun berbagai proyek infrastruktur. Nantinya, proyek infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi Indonesia secara jangka panjang.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, pembangunan infrastruktur ini harus dikawal oleh pemerintah seperti instruksi Presiden Jokowi. Dengan begitu, maka pembangunan infrastruktur tak lagi menimbulkan celah untuk dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Seperti kata Pak Presiden, megaproyek terpaksa dikawal secara pribadi, satu per satu. Kalau misal ada satu proyek USD5 miliar itu jebol, ya akan meninggalkan bolong yang luar biasa di target investasi kita. Target kita Rp670 triliun itu kira-kira USD50 miliar, jadi kalau satu proyek itu gagal, sudah 10% dari target jadi hangus,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Setiap menteri harus bertanggungjawab untuk mengawasi berbagai proyek yang dilaksanakan. Dengan begitu, upaya korupsi pun dapat diminimalisir dan pembangunan dapat mencapai target.
“Tidak ada pilihan, megaproyek harus kita kawal secara pribadi, harus menjadi atensi menteri-menteri terkait. Harus jadi proyek itu kalau kita serius ingin mencapai target,” jelasnya.
Terkait persoalan dalam investasi, Tom menegaskan bahwa hal ini akan diselesaikan secara paralel. Dengan begitu, keperawatan investor diharapkan dapat meningkat di Indonesia sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat terlaksana.
“Saya kira terpaksa, kombinasi dari troubleshooting yang ad hoc, dengan perombakan yang elementer, yang sifatnya kerangka menyeluruh. Jadi memang kita mau beresin kerangka, menunggunya lama, padahal kita butuh investasinya cepat,” tuturnya.
“Kalau hanya di ad hoc, satu per satu, kita tidak membenahi akar masalah. Jadi terpaksa, 50:50,” tutupnya. @DF
