KORANBANTEN.COM – Melonjaknya harga kedelai di pasaran akhir-akhir ini, membuat para pelaku UMKM tahu dan tempe mengeluh. Pasalnya, dengan kenaikan ini terancam merugi dan gulung tikar. Dan keberadaan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) wilayah Lebak Selatan pun dipertanyakan.
Raheli, (35), pelaku UMKM Tahu dan Tempe, asal Kampung Nambo, Desa Pagelaran Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, mengungkapkan, sudah sekitar dua Minggu an harga kedelai naik dan sebagian rekan rekannya tidak berproduksi karena mahal dan sulitnya mendapatkan kedelai. Saat ini harga Rp. 9.000,- per kg di pasaran yang awalnya hanya Rp. 7.400,- per kg.
“Khususnya di Lebak Selatan ini mahal dan sulit untuk mendapatkan kedelai, karena para pengepul (penjual) kedelai tidak berani menyetok banyak, karena dikhawatirkan kedelai turun kembali. Artinya ini harus benar benar ada kepastian kestabilan harga kedelai,” kata Raheli, Rabu, (03/11/2020).
Tak hanya itu, Raheli pun meminta agar pihak pemerintah benar benar menata pelaku UMKM mulai dari perijinan hingga solusi solusi jika terdapat kesulitan, termasuk ketersediaan dan harga bahan itu sendiri
“Ada sekitar 72 pelaku UMKM pembuatan tahu dan tempe di wilayah Lebak Selayat. Saya sudah memiliki ijin, tidak tau yang lainnya mah, untuk itu silahkan di cek satu persatu, yang lainnya udah dapat ijin belum,” tandas Raheli, yang sudah 10 tahun menggeluti usaha tahu dan tempe.
Ia pun menyinggung kiprah dan keberadaan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Lebak Selatan. Menurutnya, kehadiran KOPTI di wilayah Lebak Selatan sangat dibutuhkan, termasuk mengontrol stabilisasi harga kedelai.
“Setau saya, saat ini di wilayah Lebak Selatan tidak ada KOPTI karena tidak pernah nampak bahkan strukturnya pun saya tidak tau, Padahal itu sangat dibutuhkan,” terangnya.
Sementara itu, Cece Saputra, Camat Malingping, mengaku belum mengetahui terkait KOPTI khususnya di Kecamatan Malingping, “Waalaikumsalam, Saya belum tanya pak ekbang ka,” jawabnya.
Terpisah, Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM Lebak, Omas Irawan, menuturkan, pada saat normal tugas kita hanya sebatas memfasilitasi program program bantuan alat dan sebagainya, “Pada saat normal kita tidak boleh bantuan seperti yang dilaksanakan ketika Pandemi saat ini,” jawab dia, saat dikonfirmasi melalui komunikasi WhatsApp
Omas menambahkan, Bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang dinas koperasi tidak mengeluarkan rekomendasi terkait fasilitasi bantuan permodalan ataupun bantuan apapun.
“Pada prinsipnya kita tidak memilah Milah pelaku usahanya seperti apa, kalau kita sudah punya data itu sudah menjadi mitra kita. Ini untuk peningkatan visi misi ibu bupati, perekonomian masyarakat. Selama ini saya belum denger dan selama ini saya belum tau beberapa KOPTI yang aktif dan tidak aktif, belum ada koordinasi,” pungkasnya.
(Usep).
