Oleh : Henri Subiakto
Rangkaian sidang MK telah berhasil mengungkap kegelapan politik dan menguliti kelemahan posisi hukum pihak termohon. Kalau selama ini rekam jejak MK cenderung ”cari aman”, dengan menghitung dampak politik dan keamanan negara, di putusan untuk kasus ijazah Gibran karakter itu tidak hilang.
Menurut Putusan MK yang dibacakan semalam, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA. Tapi dalam amar putusannya MK menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena pertimbangan di luar kewenangan. Putusannya Gibran akan terus jadi Wapres, tidak didiskualifikasi oleh MK. Namun kondisi sudah cacat secara moral dan etika hukum. Hal itu yang akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran.
Putusan tadi malam memang tidak menggoyang kekuasaan secara langsung. Namun menciptakan luka legitimasi yang panjang dan bisa menjadi persoalan politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, hanya dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera.
Potensi lanjutan dari putusan MK, ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan itu ke “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945. Secara teoretis, ini membuka ruang bagi peran DPR dan MPR, untuk meneruskannya menjadi impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat. Atau membiarkan keadaan dengan hilangnya legitimasi moral pada Wapres Gibran.
Kedepannya tergantung kekuatan politik yang menguasahi parlemen. Tergantung kemauan dan dinamika politik di DPR dan MPR. Mau diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Presiden Prabowo bersama para ketua partai koalisi. Sekarang bolanya ada di pak Prabowo.
Dilihat dari manuver politiknya pasca reshuffle yang menggeser elit kepercayaan tinggalan Jokowi, itu menunjukkan dia sekarang memegang peran sentral sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini.
Prabowolag yang menentukan bagaimana nasib Gibran dan Dinasti Jokowi kedepan. Selama dua tahun menjabat presiden bersama kekuatan politik pendukungnya, telah berhasil melakukan konsolidasi yang mengukuhkan kekuasaanya.
Sekaligus secara tidak langsung melemahkan struktur kekuasaan yang dibangun Jokowi. Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri sebagai penguasa negeri ini.
Prabowo makin percaya diri dan menunjukkan menguasai kendali langsung pemerintahan, dan parlemen. Prabowo telah menempatkan orang-orang kepercayaannya dengan menggeser orang-orang Jokowi ke posisi yg tidak terlalu strategis lagi.
Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat dan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pasca putusan MK, posisi Gibran akan serba salah. Ia telah dibatasi oleh beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi.
